Alreinamedia.com-Natuna, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara tegas membantah telah mengumumkan hasil temuan audit Rp16,3 miliar terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna.
Humas BPK Kepri, Fauzi Prasyto mengatakan, hingga saat ini laporan resmi atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum diserahkan kepada pihak terkait. Sehingga informasi yang beredar tidak berasal dari BPK.
“Kalau ada yang menyampaikan hasil temuan Natuna sampai Rp16,3 miliar, ya silakan tanyakan ke pihak yang memberitakan. Sebab sejauh ini kami belum ada menyampaikan. Sebaiknya tunggu hasil resminya saja” tegas Fauzi, Jumat (9/5/2025).
Pernyataan itu muncul di tengah ramainya pemberitaan di media sosial dan beberapa media lokal yang menyebutkan bahwa BPK telah menemukan potensi kerugian daerah hingga Rp16,3 miliar. Informasi tersebut telah menyebar luas hingga memicu spekulasi dan bahkan opini publik yang menyudutkan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Namun yang menjadi pertanyaan besar, siapa yang menyebarkan Angka Rp16,3 Milyar tersebut dan apa motif penyebaran informasi itu?
Audit Belum Rampung, Tapi Angka Sudah Muncul
Prosedur audit BPK mengharuskan seluruh temuan ditelaah secara komprehensif dan dituangkan dalam LHP yang sah, sebelum disampaikan ke publik melalui lembaga-lembaga terkait, seperti DPRD. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, hasil pemeriksaan BPK bersifat tertutup hingga resmi diserahkan.
Penyebaran angka temuan sebelum LHP diserahkan tidak hanya melanggar etika audit, tapi juga membuka ruang fitnah, misinformasi, dan tekanan politik terhadap pihak-pihak yang sedang diperiksa.
Praktik membocorkan atau menggiring opini dengan angka-angka temuan yang belum final patut dicurigai. Apakah ada aktor yang sengaja menyebar informasi prematur ini untuk kepentingan tertentu?
Sehingga jika benar angka tersebut tidak berasal dari BPK, maka kredibilitas media atau pihak yang menyebarkannya juga patut dipertanyakan. Memang masyarakat berhak mengetahui hasil audit keuangan daerah, namun informasi tersebut harus akurat, final, dan disampaikan oleh lembaga resmi.
Kebocoran atau manipulasi informasi selama proses audit dapat merusak kepercayaan terhadap lembaga negara maupun pemerintah daerah. BPK Kepri sudah mengambil posisi tegas, namun publik menunggu langkah konkret berikutnya, apakah ada klarifikasi dari media yang menyebarkan angka Rp16,3 miliar? Apakah ada investigasi lebih lanjut terhadap sumber kebocoran informasi? (Arizki)
