Kunjungan Kerja Wagub Sulut Victor Mailangkay Perkuat Pembangunan Wilayah Perbatasan Sangihe
TAHUNA – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut), Victor Mailangkay, telah tiba di Pelabuhan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada Sabtu, 31 Januari 2026, pukul 05.30 WITA. Kedatangan orang nomor dua di Bumi Nyiur Melambai ini disambut dengan penuh kekhidmatan dan nuansa kearifan lokal yang kental, menandakan perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap pembangunan di wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan negara lain.
Setibanya di pelabuhan, Wagub Victor Mailangkay beserta rombongan disambut hangat oleh Bupati Sangihe, Michael Thungari, dan Wakil Bupati, Tendris Bulahari. Turut hadir pula Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah menanti. Penyambutan tersebut tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga diwarnai dengan prosesi adat khas Sangihe yang diiringi alunan musik bambu, sebuah warisan budaya yang sarat makna.
Kunjungan kerja Wagub Victor Mailangkay ke Kepulauan Sangihe ini memiliki arti penting, yaitu sebagai wujud nyata perhatian dan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan. Sangihe, dengan posisinya yang geografis yang strategis, menjadi sorotan utama dalam berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Komitmen Provinsi untuk Wilayah Perbatasan
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Victor Mailangkay menegaskan kembali komitmen Pemprov Sulut. “Kepulauan Sangihe memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berkomitmen memberikan perhatian serius, baik dari sisi pembangunan, pelayanan publik, maupun penguatan budaya dan kearifan lokal,” ujar Wagub. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya Sangihe bukan hanya sebagai garis terdepan provinsi, tetapi juga sebagai pusat pelestarian budaya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Lebih lanjut, Wagub Victor Mailangkay menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Sinergi ini dianggap sebagai kunci utama agar berbagai program pembangunan yang telah dirancang dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata serta berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Sangihe.
Agenda Padat Wagub: Ibadah Hingga Perayaan HUT Daerah
Kunjungan kerja Wagub Victor Mailangkay di Sangihe tidak hanya sebatas seremonial penyambutan. Rangkaian agendanya dirancang padat dan strategis, menyentuh aspek spiritual, budaya, dan pemerintahan.
Pada pagi hari, Wagub dijadwalkan untuk menghadiri ibadah Sabat bersama jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Tahuna 2. Kegiatan ini mencerminkan penghargaan terhadap kerukunan umat beragama yang menjadi salah satu pilar penting dalam masyarakat Sulawesi Utara.
Kemudian, pada sore harinya, agenda utama Wagub adalah menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-601 Kabupaten Kepulauan Sangihe. Perayaan ini akan dirangkaikan dengan Upacara Adat Tulude Tahun 2026, sebuah tradisi tahunan yang sangat dinantikan oleh masyarakat Sangihe.
Wagub Victor Mailangkay memandang peringatan HUT daerah yang digabungkan dengan upacara adat ini sebagai sebuah momentum yang sangat berharga. Ini adalah kesempatan emas untuk:
- Memperkuat identitas budaya: Melalui pelaksanaan upacara adat, nilai-nilai leluhur dan kekayaan budaya Sangihe dapat terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda.
- Mempererat persatuan masyarakat: Perayaan bersama ini menjadi ajang untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat Sangihe, memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong dalam membangun daerah.
“Budaya adalah kekuatan. Melalui perayaan HUT dan Upacara Adat Tulude, kita diingatkan untuk terus menjaga persatuan dan semangat kebersamaan dalam membangun Sangihe yang maju dan sejahtera,” pungkas Wagub Victor Mailangkay, menutup pernyataannya dengan harapan besar terhadap masa depan Sangihe.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi pembangunan di Kepulauan Sangihe, serta memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
