Kebutuhan Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan
Pergeseran dari energi fosil ke energi bersih menjadi salah satu isu utama dalam upaya mengatasi krisis iklim global. Dalam pidatonya pada pembukaan COP30 di Belém, Brasil, Sekretaris Eksekutif United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Simon Stiell, menekankan pentingnya transisi ini. Ia menyatakan bahwa tidak ada alasan lagi bagi negara-negara untuk menunda komitmen Perjanjian Paris.
Stiell menekankan bahwa peralihan ke energi bersih harus dilakukan secara adil dan tertib. Ia mencontohkan dampak positif dari penggunaan listrik bersih, seperti penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, sumber energi seperti tenaga surya dan angin telah menjadi pilihan yang paling efisien secara ekonomi. Investasi dalam energi bersih dan infrastrukturnya juga sudah melampaui bahan bakar fosil dengan rasio dua banding satu.
Ketika bencana iklim terus merenggut nyawa jutaan orang, Stiell menegaskan bahwa tindakan yang tidak segera diambil akan sulit dimaafkan. Ia menekankan bahwa biaya dari ketidakpedulian lebih besar daripada manfaat dari transisi energi.
Tantangan dalam Implementasi Transisi Energi
Leonard Simanjuntak, Country Director Greenpeace Indonesia, menyebut bahwa dunia telah sepakat untuk tidak memberi ruang bagi ekspansi energi fosil. Namun, banyak negara masih memanfaatkan energi dari gas bumi dan batubara. Menurut Leonard, hal ini sama saja dengan pengingkaran terhadap semangat tersebut.
Ia menilai Indonesia sebagai salah satu negara yang mengingkari janji untuk beralih ke energi bersih. Keberadaan kebijakan transisi energi di Indonesia dinilai lebih didasarkan pada politik transaksional daripada kesadaran akan ancaman krisis iklim.
Dalam keterangannya, Direktur Eksekutif Cerah Agung Budiono menyatakan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang komitmen transformasi menuju 100 persen energi bersih dalam satu dekade mendatang harus diwujudkan secara konkret dalam seluruh kebijakan energi nasional. Namun, faktanya menunjukkan bahwa arah kebijakan transisi energi bersih masih kontradiktif.
Agung menjelaskan beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa batu bara dan gas masih menjadi sumber utama pasokan energi nasional hingga lebih dari 60 persen dalam dua dekade mendatang. Ia menilai bahwa tanpa koreksi menyeluruh, pernyataan politik Presiden Prabowo hanya akan berhenti sebagai retorika tanpa pijakan kebijakan yang nyata.
Komitmen Global dan Kebijakan Domestik
Komitmen Indonesia di panggung global seperti Second Nationally Determined Contribution (SNDC) dan target Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat menuntut keberanian untuk melakukan reformasi kebijakan energi. Pemerintah harus memastikan agar peta jalan transisi energi nasional benar-benar berpihak pada energi terbarukan yang bersih dan berkeadilan.
Tanpa penyelarasan antara komitmen internasional dan kebijakan domestik, Indonesia berisiko kehilangan kredibilitas di mata global. Perlu adanya langkah-langkah strategis yang mampu mengubah komitmen menjadi tindakan nyata.
Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan
Beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia antara lain:
- Meningkatkan investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin.
- Mempercepat proses penghapusan penggunaan batu bara dan gas dalam kebijakan energi nasional.
- Mengembangkan regulasi yang mendukung transisi energi secara adil dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transisi energi untuk masa depan.
Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memenuhi komitmennya di tingkat global dan membantu mengatasi krisis iklim yang semakin mengancam.
