Perubahan Mendadak di Konferensi Pers Gabungan
Pada hari Kamis, 6 November 2025, suasana di Buffer Area MTI NPCT 1, Jalan Terminal Kalibaru Raya, Cilincing, Jakarta Utara, sempat diwarnai perubahan mendadak. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan hadir dalam konferensi pers gabungan antara Kementerian Keuangan, Satgassus Polri, dan Kementerian Perindustrian. Namun, ia akhirnya batal menghadiri acara tersebut karena mendapat panggilan mendadak dari Istana Negara.
Konferensi pers yang seharusnya dimulai pada pukul 13.00 WIB ini akhirnya berlangsung lebih dari setengah jam kemudian, sekitar pukul 13.30 WIB. Sumber di lokasi menyebutkan bahwa Purbaya sebenarnya sudah tiba lebih awal, namun meninggalkan area sebelum kegiatan resmi dimulai.
Fokus Konferensi: Pengungkapan Kasus Ekspor Produk Turunan CPO
Meskipun absen, konferensi pers tetap berjalan dengan dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama, serta Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.
Dalam agenda tersebut, pemerintah mengumumkan hasil operasi gabungan antara Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri. Operasi ini berhasil menyita 87 kontainer berisi produk turunan crude palm oil (CPO) senilai Rp28,7 miliar.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, produk-produk tersebut diberitahukan sebagai fatty matter, kategori yang tidak dikenai bea keluar dan tidak termasuk dalam larangan terbatas ekspor. Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih dalam, muncul indikasi manipulasi data ekspor untuk menghindari pungutan dan bea ekspor.
Dugaan Pelanggaran dan Nilai Ekspor Mencapai Rp 2,08 Triliun
Data ekspor tahun 2025 menunjukkan adanya 25 wajib pajak, termasuk PT MMS, yang melaporkan komoditas serupa dengan nilai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) mencapai Rp2,08 triliun. Temuan ini menimbulkan dugaan kuat bahwa sebagian laporan ekspor tersebut disamarkan dengan klasifikasi barang yang lebih ringan tarifnya.
Kasus ini kini ditangani bersama oleh Bea Cukai, Ditjen Pajak, dan Satgassus Polri, dalam upaya memastikan penerimaan negara dari sektor ekspor hasil sumber daya alam tetap optimal.
Pernyataan Purbaya Sebelumnya
Meski absen dalam konferensi pers, Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menegaskan pentingnya mengawal kebocoran penerimaan negara, terutama dari sektor ekspor. Ia juga sempat menyoroti perlunya efisiensi dana pemerintah agar “tidak menganggur di perbankan”.
“Kita masih harus membayar bunga 6 persen untuk dana pemerintah yang belum terpakai. Itu artinya, mesin pertumbuhan ekonomi harus bergerak lebih cepat,” ujar Purbaya dalam kesempatan terpisah.
Spekulasi dan Tindakan yang Diambil
Kendati berhalangan hadir, perhatian publik kini tertuju pada langkah tegas pemerintah dalam membongkar praktik pelanggaran ekspor bernilai miliaran rupiah ini. Sementara itu, pemanggilan mendadak Purbaya ke Istana menimbulkan spekulasi bahwa koordinasi lintas lembaga sedang dilakukan untuk memperkuat pengawasan penerimaan negara dari sumber daya strategis seperti CPO.
