Alreinamedia.com – Bintan, Persoalan distribusi minyak goreng rakyat atau MinyaKita kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat umum.
Selain kelangkaan dan keterbatasan pasokan di tingkat pengecer, Muncul pula dugaan adanya permainan dalam rantai distribusi yang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan MinyaKita dengan harga sesuai ketentuan.
Isu tersebut menjadi pembicaraan di tengah masyarakat, termasuk di sejumlah kedai kopi. Mereka mempertanyakan mengapa minyak goreng yang diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat justru sulit ditemukan di tingkat pengecer, sementara harga di pasaran dinilai masih tinggi.
Penduduk menduga adanya pihak ketiga yang mendapatkan pasokan MinyaKita dalam jumlah besar. Kemudian, Memunculkan pertanyaan mengenai transparansi distribusi minyak goreng rakyat mulai dari distributor hingga ke pedagang pengecer.
Tak hanya itu, beredar pula informasi di tengah masyarakat mengenai dugaan MinyaKita yang diborong dalam jumlah besar untuk dibawa keluar pulau. Namun, informasi itu masih sebatas dugaan yang perlu dibuktikan melalui penelusuran dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian serius Aparat Penegak Hukum (APH), mengingat MinyaKita merupakan komoditas yang diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat luas.
Seorang Tokoh Masyarakat Kecamatan Bintan Timur, Maksum sangat meminta APH tidak tinggal diam & segera melakukan pemeriksaan terhadap rantai distribusi MinyaKita, khususnya apabila terdapat indikasi praktik kartel, monopoli, penimbunan, atau penyimpangan distribusi yang merugikan masyarakat.
“ Kalau memang ada disinyalir permainan dalam distribusi, segera periksa. Jangan sampai masyarakat kecil yang menjadi korban. Minyak goreng untuk rakyat seharusnya mudah didapat dengan harga yang wajar, bukan justru menjadi barang yang sulit ditemukan, ” Ujar Maksum dalam menjawab konfirmasi.
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan terhadap pedagang kecil di tingkat bawah. Jika memang terdapat persoalan dalam distribusi, maka seluruh rantai pasok harus ditelusuri, termasuk pihak-pihak yang memiliki akses terhadap pasokan dalam jumlah besar.
“ Kalau pengecer sulit mendapatkan barang, tetapi ada pihak tertentu yang bisa mendapatkan dalam jumlah besar, tentu harus dipertanyakan. Dari mana barang itu diperoleh dan ke mana kemudian disalurkan? Ini yang harus dibuka secara terang benderang, ” Tambahnya lagi sembari mengakhiri pembicaraan.
Sementara itu, Tokoh sentral organisasi yang ada di daerah Kabupaten Bintan, Edy ikut mendesak Pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh sistem distribusi MinyaKita di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Ia bahkan mendorong agar Pemerintah mempertimbangkan penguatan peran Perum Bulog dalam distribusi minyak goreng rakyat untuk memastikan pasokan lebih transparan dan tepat sasaran.
“ Kalau selama ini distribusi masih menimbulkan banyak persoalan, Pemerintah harus berani mengevaluasi sistemnya. Bulog bisa diperkuat untuk memastikan MinyaKita benar-benar sampai ke masyarakat, bukan hanya berputar di tangan pihak tertentu, ” Ungkap Edy.
Dia menilai, Pemerintah harus memastikan tidak ada celah dalam sistem distribusi yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan berlebihan dengan mengorbankan masyarakat.
“ Jangan sampai masyarakat harus membeli dengan harga tinggi karena distribusinya bermasalah. Ini kebutuhan pokok. Kalau distribusinya tidak transparan, masyarakat yang akhirnya menanggung beban, ” Tegasnya.
Sebelumnya, berdasarkan pemberitaan sejumlah media massa, pihak distributor di Kota Tanjungpinang menyatakan bahwa distribusi MinyaKita telah disalurkan ratusan ton ke sejumlah wilayah, termasuk Tanjungpinang, Bintan, Lingga dan daerah lainnya.
Namun, pernyataan tersebut kini dipertanyakan oleh sebagian masyarakat. Sebab, kondisi di lapangan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan ketersediaan pasokan yang merata. Sejumlah Rumah Pangan Kita (RPK) disebut masih mendapatkan pasokan terbatas dari bulog, sementara masyarakat masih mengeluhkan sulitnya memperoleh MinyaKita dengan harga sesuai ketentuan.
Perbedaan antara klaim distribusi dan kondisi di lapangan inilah yang dinilai perlu segera ditelusuri.
Masyarakat meminta APH dan instansi terkait melakukan pemeriksaan secara terbuka terhadap alur distribusi MinyaKita dari distributor utama di Tanjungpinang. Mulai dari jumlah pasokan yang masuk, siapa distributor yang menerima, berapa jumlah yang disalurkan ke masing-masing wilayah, hingga siapa saja pihak yang mendapatkan pasokan tersebut.
“ Kalau memang distribusinya sudah berjalan dengan baik, tinggal dibuka datanya. Berapa jumlah minyak yang masuk, berapa yang dikirim, dan siapa yang menerima. Jangan sampai masyarakat hanya diberikan pernyataan bahwa barang sudah didistribusikan, tetapi kenyataannya di lapangan barangnya sulit ditemukan, ” Tutupnya.
Dirinya juga meminta agar persoalan ini tidak menunggu instruksi dari presiden atau pemerintah pusat untuk dapat ditindaklanjuti dan baru bergerak, rakyat sudah letih di pertontonkan drama drama penegakan hukum.
“ Ini kebutuhan rakyat. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, aparat di daerah harus berani memeriksa sesuai kewenangannya. Jangan sampai persoalan seperti ini harus menunggu Presiden turun tangan terlebih dahulu, pungkasnya.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera turun ke lapangan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi MinyaKita.
Sebab, di tengah kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga terjangkau, setiap dugaan penyimpangan dalam distribusi komoditas tersebut berpotensi semakin menekan daya beli masyarakat kecil, (Alek Juve).
