Gelombang Protes Meluas di Iran, Tuntutan Gulingkan Rezim Menggema di Tengah Represi
Teheran – Jalanan Ibu Kota Teheran kembali dipenuhi lautan massa yang menyuarakan aspirasi anti-pemerintah pada Sabtu malam (10/1/2026). Aksi ini menandai eskalasi gelombang protes terbesar yang mengguncang Republik Islam Iran dalam kurun waktu lebih dari tiga tahun terakhir. Meskipun aparatur keamanan meningkatkan upaya penindakan keras dan memberlakukan pemadaman internet nasional, gelombang demonstrasi ini menunjukkan tanda-tanda belum mereda.
Pemerintah Iran secara konsisten menuding Amerika Serikat sebagai dalang di balik demonstrasi yang awalnya dipicu oleh tekanan ekonomi sejak dua pekan lalu di Teheran. Namun, tuntutan massa kini telah meluas ke berbagai wilayah, menyerukan penggulingan otoritas ulama yang berkuasa.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) melaporkan jumlah korban jiwa yang terus bertambah dan menyuarakan keprihatinan mendalam atas peningkatan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap para demonstran. Situasi di lapangan semakin sulit dipantau setelah akses internet di Iran dilaporkan nyaris terputus total sejak Kamis (8/1/2026), sebagaimana dicatat oleh lembaga pemantau jaringan internet, NetBlocks.
Di tengah ketegangan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negaranya “siap membantu” gerakan protes di Iran. Melalui unggahan di media sosial Truth Social pada Sabtu, Trump memperingatkan bahwa Iran tengah menghadapi “masalah besar” akibat upaya penindasan terhadap demonstran.
Aksi Berlanjut Meski Represi Meningkat
Di kawasan Teheran utara, massa kembali berkumpul. Suara kembang api, pukulan panci, dan teriakan slogan-slogan dukungan terhadap monarki yang telah lama tumbang memenuhi udara malam. Video yang berhasil diverifikasi oleh kantor berita AFP juga menunjukkan aksi serupa terjadi di berbagai penjuru ibu kota, meskipun keaslian sebagian rekaman masih dalam proses verifikasi.
Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Iran yang kini bermukim di Amerika Serikat, menyerukan agar para demonstran melakukan aksi yang lebih terarah. Ia mendorong massa untuk tidak hanya turun ke jalan, tetapi juga bersiap untuk merebut dan mempertahankan pusat-pusat kota strategis.
Gelombang protes ini menjadi salah satu tantangan paling serius bagi pemerintahan teokratis Iran sejak Revolusi Islam tahun 1979. Setelah sempat mengeluarkan pernyataan yang menyerukan “penahanan diri” dan mengakui adanya keluhan ekonomi di kalangan masyarakat, otoritas Iran kini menunjukkan sikap yang semakin mengeras.
Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam pidatonya pada Jumat (9/1/2026), dengan nada menantang, menuduh para demonstran sebagai “perusuh” yang bertindak atas dorongan dari Presiden AS Donald Trump.
Korban Jiwa dan Kecaman Internasional
Amnesty International menyatakan sedang menganalisis laporan-laporan yang “mengkhawatirkan” terkait dengan peningkatan penggunaan kekuatan mematikan secara melawan hukum terhadap para demonstran sejak hari Kamis. Sementara itu, kelompok Iran Human Rights melaporkan bahwa setidaknya 51 orang tewas akibat tindakan represif aparat, dan memperingatkan bahwa jumlah korban sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Kelompok ini juga merilis foto yang diklaim sebagai jenazah korban yang tewas akibat luka tembak di sebuah rumah sakit di Teheran timur.
Di distrik Saadatabad, Teheran, para demonstran terdengar meneriakkan slogan “matilah Khamenei” sambil membunyikan klakson mobil sebagai bentuk solidaritas. Aksi serupa dilaporkan terjadi di kota-kota lain seperti Mashhad, Tabriz, Qom, hingga Hamedan. Di Hamedan, seorang pria terlihat mengibarkan bendera Iran era Shah yang bergambar singa dan matahari. Bendera yang sama juga dilaporkan berkibar di balkon Kedutaan Besar Iran di London setelah diduduki oleh para demonstran, menurut kesaksian mata.
Kota Mencekam, Aparat Bersiaga
Selama hari Kamis dan Jumat, jurnalis AFP melaporkan suasana Teheran yang lengang dan gelap gulita. Seorang pengelola kafe memilih menutup usahanya lebih awal demi alasan keamanan. Di sisi lain, otoritas Iran menyatakan bahwa sejumlah anggota pasukan keamanan juga menjadi korban dalam bentrokan tersebut. Televisi pemerintah menayangkan rekaman pemakaman aparat yang tewas, termasuk di kota Shiraz, serta gambar bangunan dan sebuah masjid yang dilaporkan terbakar.
Militer Iran menegaskan komitmennya untuk “melindungi dan menjaga kepentingan nasional” dari musuh yang dituduh berupaya mengacaukan ketertiban. Kecaman terhadap tindakan represif pemerintah Iran datang dari berbagai penjuru komunitas internasional. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyatakan dukungan Uni Eropa terhadap aksi massa di Iran dan mengecam “represi kekerasan” terhadap para demonstran.
Bagi sebagian warga Iran, pemutusan akses internet dan kekacauan sehari-hari dianggap sebagai harga yang harus dibayar demi mencapai kebebasan. “Ini adalah harga sebelum kemenangan rakyat,” ujar seorang warga Teheran yang mengaku tidak dapat mengakses email pekerjaannya pada hari pertama pekan kerja. Gelombang protes ini terus bergulir, di tengah ketidakpastian arah respons pemerintah dan meningkatnya tekanan dari dalam maupun luar negeri.
Demo Iran Dipicu Inflasi dan Harga Kebutuhan Pokok
Gelombang protes anti-pemerintah di Iran telah memasuki hari ke-14 berturut-turut pada Sabtu. Aksi protes ini awalnya bermula dari demonstrasi para pedagang di pasar Teheran yang memprotes lonjakan inflasi yang tinggi. Dalam beberapa hari, unjuk rasa tersebut dengan cepat meluas ke berbagai daerah dan berubah menjadi protes terbuka terhadap pemerintahan.
Titik kritis kemarahan publik terjadi ketika harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan ayam melonjak drastis dalam semalam, bahkan sebagian barang menghilang dari pasaran. Situasi semakin diperparah oleh keputusan bank sentral yang menghentikan kebijakan dolar murah bagi sebagian importir, yang memicu kenaikan harga lebih lanjut dan penutupan toko.
Langkah para pedagang pasar untuk melakukan protes ini dinilai tidak biasa, mengingat kelompok tersebut selama puluhan tahun dikenal sebagai pendukung utama Republik Islam. Pemerintah yang saat itu dipimpin oleh kubu reformis sempat mencoba meredam situasi dengan memberikan bantuan tunai sekitar 7 dollar AS per bulan. Namun, kebijakan ini terbukti gagal menghentikan gelombang kemarahan publik Iran.
Meluas ke Lebih dari 100 Kota
Unjuk rasa kali ini dilaporkan sebagai yang terbesar sejak tahun 2022, ketika kematian Mahsa Amini memicu gerakan “Woman, Life, Freedom”. Saat ini, demonstrasi dilaporkan telah menyebar ke lebih dari 100 kota dan menjalar hingga provinsi-provinsi barat seperti Ilam dan Lorestan. Di sejumlah lokasi, massa meneriakkan slogan yang menginginkan kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei, sebuah tindakan yang secara langsung menantang otoritas tertinggi negara. Media pemerintah melaporkan ratusan aparat keamanan terluka dalam bentrokan ini.
Peran Pedagang Pasar Menjadi Pembeda
Para pengamat menilai keterlibatan pedagang bazar menjadi pembeda utama protes kali ini. Sepanjang sejarah Iran, kelompok pedagang ini memiliki pengaruh politik yang signifikan dan pernah menjadi penopang utama Revolusi Islam 1979.
“Selama lebih dari satu abad, pedagang bazar selalu menjadi aktor kunci dalam gerakan politik Iran,” ujar Arang Keshavarzian dari Universitas New York. Meskipun peran politik mereka kini cenderung lebih simbolis, gejolak nilai tukar mata uang dan tekanan ekonomi yang mereka rasakan telah menjadikan mereka sebagai pemantik protes yang kemudian berkembang luas.
Legitimasi Rezim Kian Tergerus
Sementara itu, para pakar menilai bahwa protes yang terjadi di Iran kali ini mencerminkan kelelahan dan frustrasi masyarakat yang telah menumpuk dalam jangka waktu yang lama. Sanam Vakil, Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, menyebut bahwa legitimasi negara semakin rapuh. Dina Esfandiary dari Bloomberg Economics menilai bahwa Iran telah mencapai titik didih dan perubahan besar sulit untuk dihindari.
Iran telah dipimpin oleh sistem teokrasi sejak tahun 1979. Presiden Masoud Pezeshkian, yang terpilih pada tahun 2024, memiliki kewenangan yang terbatas karena keputusan-keputusan strategis tetap berada di tangan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Di tengah sanksi internasional, praktik korupsi, dan krisis lingkungan, tekanan terhadap pemerintahan semakin besar.
Korps Garda Revolusi Iran sendiri telah menyatakan bahwa kelangsungan pemerintahan adalah sebuah “garis merah” dan membuka kemungkinan tindakan balasan jika diperlukan. Seiring dengan terus berlanjutnya protes, masa depan Iran kini berada di persimpangan antara tuntutan rakyat, respons represif negara, dan dinamika geopolitik yang kian memanas.
