Skandal Kuota Haji: Dari Pertemuan Kenegaraan Hingga Dugaan Korupsi Rp 1 Triliun
Kasus dugaan korupsi terkait kuota haji Indonesia kembali mengemuka, membawa sejumlah nama besar ke dalam pusaran hukum. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya penyelewengan dalam pembagian kuota tambahan haji yang diberikan oleh Arab Saudi. Titik awal permasalahan ini ternyata bermula dari sebuah pertemuan kenegaraan antara mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), pada Oktober 2023.
Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kabar baik bagi umat Islam di Indonesia. Pangeran Mohammed bin Salman memberikan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah kepada Indonesia. Pemberian kuota tambahan ini merupakan respons atas keluhan Presiden Joko Widodo mengenai panjangnya antrean haji reguler di Indonesia yang konon bisa mencapai puluhan tahun.
Brigjen Asep Guntur Rahayu, Direktur Penyidikan KPK, dalam sebuah konferensi pers menjelaskan kronologi awal mula kasus ini. Ia menggarisbawahi bahwa tambahan kuota haji sebanyak 20.000 orang tersebut adalah pemberian dari Kerajaan Arab Saudi kepada negara Republik Indonesia, bukan untuk perorangan, termasuk bukan untuk Menteri Agama saat itu. Kuota tersebut, tegas Asep, adalah hak rakyat Indonesia.
“Bagaimana peran-peran mereka? Seperti disampaikan beberapa waktu lalu dan konpers-konpers lalu, yang bersangkutan (Yaqut dan Alex) kan terkait dengan masalah kuota haji,” ujar Asep, merujuk pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau yang akrab disapa Gus Alex, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kebijakan yang Melanggar Undang-Undang
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji di Indonesia seharusnya memprioritaskan 92 persen untuk kuota haji reguler dan 8 persen untuk kuota haji khusus. Aturan ini dibuat untuk memangkas antrean panjang jemaah haji reguler yang telah menunggu bertahun-tahun.
Namun, dalam kasus ini, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan mengeluarkan kebijakan diskresi yang menyimpang dari undang-undang tersebut. Alih-alih mengikuti proporsi 92:8, Yaqut diduga mengubah kebijakan pembagian kuota tambahan haji menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
“Tapi kemudian, oleh Menteri Agama pada saat itu, Saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen, 50 persen. 10 ribu, 10 ribu. Itu tentu tidak sesuai dengan UU yang ada. Itu titik awalnya di situ, pembagiannya 10 ribu 10 ribu,” ungkap Asep Guntur Rahayu.
Perubahan kebijakan ini berakibat pada tersingkirnya sekitar 8.400 jemaah haji reguler yang seharusnya berhak diberangkatkan. Kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang inilah yang menjadi awal mula dugaan korupsi dalam kasus ini.
Peran Staf Khusus dan Aliran Dana Mencurigakan
Tidak hanya mantan Menteri Agama, staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex), juga turut terseret dalam kasus ini dan ditetapkan sebagai tersangka. KPK menduga Gus Alex tidak hanya berperan secara administratif, tetapi terlibat aktif dalam proses teknis pembagian kuota tambahan haji.
“Kemudian selanjutnya dari 10 ribu 10 ribu itu, itu juga Saudara IAA adalah staf ahlinya, ikut serta di dalam proses pembagian. Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini menemukan ada aliran uang kembali gitu. Jadi, seperti itu, peran yang secara umum kita temukan,” terang Asep.
Pihak KPK menduga Gus Alex mengetahui dan terlibat dalam aliran dana yang diterima dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel haji kepada oknum pejabat di Kementerian Agama. Adanya dugaan aliran dana haram atau kickback ini semakin memperkuat indikasi praktik korupsi dalam kasus kuota haji.
Kerugian Negara dan Jeratan Hukum
Dugaan praktik jual beli kuota dan kebijakan yang melawan hukum ini ditaksir telah merugikan keuangan negara dalam jumlah yang fantastis, diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun. Saat ini, KPK masih menunggu perhitungan kerugian negara secara final dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Atas perbuatannya, Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hingga kini, KPK belum melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Fokus utama penyidik adalah melengkapi berkas perkara dan melakukan penelusuran aset (asset recovery). Keputusan mengenai penahanan akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidik dalam proses penyelidikan lebih lanjut.
Respons Pihak TSK dan Prinsip Praduga Tak Bersalah
Menanggapi penetapan sebagai tersangka, pihak Yaqut Cholil Qoumas menyatakan akan menghormati serta mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Mellisa Anggraini, selaku penasihat hukum mantan Menteri Agama, menegaskan bahwa kliennya selalu kooperatif dan transparan sejak awal pemeriksaan.
“Sikap ini adalah bentuk komitmen terhadap penegakan hukum dan akan terus dijaga,” ujar Mellisa.
Pihak kuasa hukum juga menekankan pentingnya prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang dijamin oleh undang-undang. Mereka berjanji akan mendampingi kliennya secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penasihat hukum.
