Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat resmi kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Rabu, 21 Oktober, yang memaparkan dugaan peran dua anggota TNI aktif dalam perkara penyalahgunaan dana siap pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Surat itu, menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, berisi uraian konstruksi perkara serta temuan awal penyidik terkait proses pengadaan barang dan jasa di BNPB.
Isi surat dan temuan awal penyidik
Menurut penjelasan Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, dokumen yang dikirim ke Panglima TNI merinci alur dugaan penyimpangan, antara lain:
Pokok-pokok temuan
- Adanya indikasi benturan kepentingan pada pemenang paket pengadaan.
- Praktik penyuapan yang diduga memengaruhi proses lelang dan penunjukan pemenang.
- Data aliran dana yang diduga berkaitan dengan transaksi dalam perkara.
Budi menyatakan penyidik mencantumkan bukti awal dan alur transaksi dalam surat untuk memudahkan proses penindakan internal TNI jika bukti mendukung adanya keterlibatan prajurit aktif.
Permintaan tindak lanjut kepada Puspom TNI
KPK meminta agar Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menindaklanjuti informasi dalam surat tersebut, khususnya karena oknum yang disebut masih berstatus prajurit aktif. KPK dan institusi TNI disebut telah berkoordinasi intens sejak awal penyelidikan agar ada respons internal yang cepat apabila bukti cukup.
Para tersangka dan kronologi singkat
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober, yang mengakibatkan 15 orang dibawa untuk pemeriksaan. Dari rangkaian pemeriksaan, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka:
- Bima Setiawan — Tenaga Ahli Kepala BNPB (tercatat sebagai tersangka)
- Richard Erlangga — Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu
- Gabriel Purwaka Sigit — Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB
- Syifa Nrika Ghifarin — pihak swasta
- Gery Prasetiawan — pihak swasta
KPK fokus pada periode pengadaan dan penggunaan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana (periode 2022—2026). Tim penyidik menelusuri proyek yang diduga bermasalah, waktu transaksi, serta besaran aliran dana yang berpindah, termasuk kemungkinan suap dari pihak swasta kepada pejabat BNPB.
Indikasi hubungan keluarga dan konflik kepentingan
Salah satu fokus adalah pola pemenang paket pengadaan yang dianggap tidak wajar. KPK menduga beberapa pekerjaan dimenangkan oleh perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga tersangka, termasuk keterkaitan dengan istri Bima Setiawan. Bima sendiri tercatat sebagai adik mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Untuk menguatkan dugaan konflik kepentingan, penyidik menelusuri struktur kepemilikan dan jabatan di perusahaan-perusahaan terkait.
Langkah hukum dan internal yang mungkin dijalankan
Jika bukti cukup, selain proses pidana, institusi terkait (termasuk TNI) dapat melakukan langkah internal terhadap oknum yang terlibat. KPK mendorong Puspom agar menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam surat tersebut.
Konteks lebih luas dan referensi kasus serupa
Kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara maupun oknum institusi keamanan menunjukkan dinamika penanganan hukum yang kompleks. Untuk konteks proses pengadilan dan dampaknya terhadap penegakan hukum, lihat liputan tentang persidangan korupsi. Temuan tentang praktik suap dan pemerasan yang memiliki pola serupa juga dibahas dalam laporan lain, misalnya terkait dakwaan pemerasan.
Keterangan resmi lebih lanjut diharapkan menyusul setelah proses penyidikan berjalan, termasuk hasil pemeriksaan Puspom TNI jika ada tindak lanjut internal terhadap prajurit yang disebut. KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara sesuai bukti dan prosedur hukum yang berlaku.
