Alreinamedia.com-Natuna,Di atas peta, Natuna masih berwarna merah-putih. Namun di lapangan, warna itu kian pudar oleh pembiaran, pelanggaran, dan lemahnya penegakan hukum. Natuna, wilayah perbatasan yang strategis dan kaya sumber daya alam, justru menjadi contoh nyata bagaimana negara bisa hadir secara simbolik, tetapi absen secara substansial.
Persoalan Natuna bukan kasus tunggal, Ia adalah potret kecil dari masalah besar yang kini melanda banyak wilayah Indonesia. Aceh, Medan di Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat hari ini menanggung akibat dari kerusakan alam yang dibiarkan bertahun-tahun. Banjir, longsor, dan bencana ekologis lainnya datang silih berganti, bukan semata karena faktor alam, melainkan karena tangan manusia yang merusak tanpa kendali.
Natuna telah lebih dulu merasakan dampaknya. Tragedi longsor di Kecamatan Serasan tahun 2023 merenggut korban jiwa dan menghancurkan pemukiman. Alam seolah memberikan peringatan keras. Namun peringatan itu tak diindahkan. Setelah bencana berlalu, pembangunan kembali berjalan dengan pola lama, abai lingkungan, minim kajian, dan sarat kepentingan proyek.
Sejumlah laporan menyebutkan pembangunan infrastruktur di Natuna dilakukan tanpa mengedepankan aspek lingkungan. Material proyek digunakan tanpa izin yang sah, sumber daya alam dieksploitasi tanpa kajian dampak, bahkan harga satuan material ditetapkan tanpa analisis dari perusahaan tambang berizin. Jika fakta ini dibiarkan, maka pemerintah daerah tidak hanya lalai, tetapi patut dipertanyakan komitmennya terhadap hukum dan keselamatan rakyat.
Apa yang terjadi di Natuna sejatinya adalah cermin nasional. Di Aceh, hutan digunduli lalu banjir bandang datang. Di Medan dan wilayah Sumatra Utara, alih fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya memperparah bencana. Di Sumatra Barat, longsor dan banjir berulang menjadi saksi bisu bahwa kerusakan lingkungan selalu berujung pada penderitaan masyarakat. Polanya sama: hukum lemah, pengawasan tumpul, dan kepentingan ekonomi jangka pendek mengalahkan keberlanjutan.
Lalu di mana negara? Di mana aparat penegak hukum? Mengapa pelanggaran lingkungan terus berulang tanpa efek jera? Apakah nyawa rakyat harus selalu menjadi harga yang dibayar atas kelalaian kebijakan?
Natuna tidak boleh menunggu bencana berikutnya untuk kembali disorot. Jika kerusakan lingkungan terus dibiarkan, maka Natuna hanya tinggal menunggu waktu untuk menyusul Aceh, Medan, dan Sumatra Barat dalam daftar panjang wilayah yang menjadi korban kegagalan tata kelola alam.
“Mungkinkah Natuna Masih Indonesia?” bukan sekadar pertanyaan provokatif, melainkan gugatan terhadap nurani negara. Indonesia bukan hanya soal wilayah dan batas negara, tetapi soal keberanian menegakkan hukum, melindungi alam, dan menjaga rakyatnya dari kehancuran yang diciptakan oleh kelalaian sendiri.
Jika hukum terus dibungkam dan alam terus dieksploitasi, maka bencana bukan lagi peringatan,melainkan vonis yang kita jatuhkan sendiri.
Editorial: Penulis Arizki Fil Bahri
