Kebijakan Baru Pemprov Jabar Tahun 2026: WFH dan Penghematan Anggaran
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan setelah mengumumkan kebijakan baru yang akan diterapkan pada tahun 2026. Salah satu poin utama dari kebijakan tersebut adalah penerapan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi sebagian pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Selain itu, Dedi juga menyampaikan rencana penghematan anggaran di berbagai sektor operasional.
Penurunan APBD dan Alasan Penghematan
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi masa yang cukup menantang bagi Pemprov Jabar karena adanya penurunan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Nilai APBD yang awalnya diproyeksikan mencapai Rp 31,1 triliun kini harus direvisi menjadi sekitar Rp 28 triliun. Penurunan ini terjadi karena adanya penundaan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah sebesar Rp 2,4 triliun.
“Sebelum saya menjabat (APBD) di angka Rp 37 triliun. Awal menjabat di sekitar Rp 31 triliun. Dan nanti akan turun lagi,” ujar Dedi saat berbicara di Bandung.
Langkah Penghematan yang Diterapkan
Untuk menghadapi situasi ini, Dedi Mulyadi merencanakan berbagai langkah penghematan di berbagai sektor operasional Pemprov Jabar. Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah “puasa anggaran”, yaitu memangkas perjalanan dinas, mengurangi anggaran konsumsi, alat tulis kantor, serta menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) bagi sebagian pegawai.
“Jadi itu, langkah WFH agar tidak terjadi penumpukan pegawai Provinsi Jawa Barat di kantor,” ucap Dedi.
Ia menambahkan bahwa semakin banyak orang di kantor, semakin besar penggunaan air, listrik, dan jaringan internet. Oleh karena itu, sistem kerja dari rumah diharapkan dapat membantu mengurangi beban biaya operasional.
Fokus pada Layanan Publik
Meski penghematan dilakukan secara internal, Dedi Mulyadi memastikan bahwa belanja untuk kepentingan publik tetap meningkat, khususnya di sektor infrastruktur dan pendidikan.
“Puasa untuk internal, tapi untuk eksternal atau layanan publiknya pesta. Karena alokasi untuk kepentingan masyarakat malah meningkat tahun ini untuk layanan publik,” ujarnya.
Rincian Anggaran APBD 2026
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama DPRD Jabar telah mencapai kesepakatan terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026. Kesepakatan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jawa Barat pada Jumat (31/10).
Dalam rincian anggaran belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp 28 triliun, beberapa pos belanja utama antara lain:
- Sektor pendidikan: Rp 6,30 triliun
- Sektor kesehatan: Rp 1,63 triliun
- Infrastruktur: Rp 4,01 triliun
- Preservasi jalan dan jembatan: Rp 2,2 triliun
- PJU dan perlengkapan jalan: Rp 559 miliar
- Lingkungan hidup: Rp 180,6 miliar
- Pangan dan pertanian: Rp 135,04 miliar
- Pembangunan desa, sosial, dan kemasyarakatan: Rp 746,41 miliar
- Perekonomian: Rp 245,57 miliar
- Bantuan dan hibah: Rp 6,23 triliun
- Program lainnya: Rp 393,54 miliar
- Belanja pegawai dan fixed cost: Rp 8,36 triliun
- Belanja pegawai non DAK dan BLUD: Rp 6,7 triliun
- Tenaga keamanan dan kebersihan: Rp 510 miliar
Kesimpulan
Dengan penerapan kebijakan WFH dan penghematan anggaran, Pemprov Jabar berupaya menghadapi tantangan finansial tahun 2026 sambil tetap memprioritaskan layanan publik. Dedi Mulyadi berharap langkah-langkah ini dapat memberikan dampak positif baik secara internal maupun eksternal.
