Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah berencana mengucurkan dana sebesar Rp 400 triliun untuk mendukung petani, nelayan, serta warga yang tinggal di pedesaan dan wilayah terpencil. Pernyataan itu disampaikan dalam Rakornas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKAD) yang digelar di Jakarta pada Kamis (22/10/2026). Tujuan utama program ini adalah memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.
Prabowo menyebutkan bahwa tahap awal penyaluran telah berjalan, dengan aliran dana sekitar Rp 53 triliun yang sudah diterima oleh sekitar 2 juta penerima manfaat. Mengenai rencana pemanfaatan anggaran lebih besar ke depan, Presiden menegaskan: “Saya ingin menyalurkan salurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan dan mereka yg berada di pedesaan dan di daerah daerah terpencil dan tertinggal.” Ia berharap target tersebut bisa diwujudkan dalam program-program yang disusun tahun depan.
Dari sisi program pembiayaan mikro dan sektor produktif, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sejumlah program kredit lain dilaporkan mencapai Rp 257,84 triliun hingga 20 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan bahwa serangkaian produk kredit—meliputi KUR, kredit untuk asistensi pertanian (kredit asintan), kredit untuk industri padat karya, serta kredit perumahan—sudah disalurkan kepada sekitar 4 juta debitur sepanjang tahun ini.
Airlangga menegaskan bahwa anggaran untuk program-program tersebut pada dasarnya dibudgetkan sekitar Rp 300 triliun tahun ini, sehingga realisasi hampir menyentuh angka yang direncanakan. Dia juga menyampaikan langkah kebijakan yang diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan prasejahtera, sesuai arahan presiden.
Salah satu kebijakan konkret yang dipaparkan Menko Perekonomian adalah penurunan suku bunga untuk Kredit Perempuan Prasejahtera. Bunga kredit yang semula berada di kisaran 18–25 persen telah dipangkas menjadi 8 persen flat per tahun dengan tujuan menurunkan biaya pinjaman dan mendorong partisipasi lebih luas dari perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif.
Penyampaian target Rp 400 triliun ini berlangsung dalam konteks upaya terpadu pemerintah memperkecil kesenjangan antarwilayah dan memperkuat ketahanan ekonomi di pedesaan. Pemerintah memerlukan koordinasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta lembaga pembiayaan untuk memastikan aliran dana tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Keberhasilan realisasi target tersebut akan dipantau sepanjang tahun anggaran berikutnya.
