Ringkasan Berita:
- Pemprov Lampung menerapkan kebijakan tunda bayar Tahun Anggaran 2025.
- Tunda bayar dilakukan karena pendapatan daerah tak mencapai target APBD 2025.
- Realisasi pendapatan hingga akhir tahun anggaran belum sesuai perencanaan.
, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mengungkap penyebab diberlakukannya kebijakan tunda bayar pada Tahun Anggaran 2025.
Kebijakan tersebut diambil karena realisasi pendapatan daerah tidak mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Nurul Fajri menjelaskan bahwa hingga akhir tahun anggaran, pendapatan daerah belum mampu memenuhi target yang direncanakan.
Kondisi ini berdampak pada keterbatasan kas daerah sehingga sejumlah kewajiban pembayaran, baik kepada pihak ketiga maupun untuk pelaksanaan beberapa program daerah, terpaksa ditunda.
“Tunda bayar terjadi karena pendapatan daerah yang diterima hingga akhir 2025 belum mencapai target. Kebijakan ini merupakan langkah pengelolaan keuangan yang harus diambil akibat kondisi pendapatan yang tidak sesuai dengan perencanaan,” kata Nurul Fajri saat dikonfirmasi, Minggu (4/1/2026).
Meski demikian, Nurul menegaskan Pemprov Lampung berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban tunda bayar tersebut pada Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan pendapatan.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan seluruh kewajiban tunda bayar dapat diselesaikan pada tahun berikutnya,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov Lampung saat ini juga memperkuat berbagai strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan lainnya.
Dari sisi belanja, pemerintah daerah mendorong efisiensi anggaran, pengendalian program strategis, serta perbaikan tata kelola keuangan agar pelaksanaan APBD 2026 dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Pemprov Lampung pun berharap masyarakat dapat memahami bahwa kebijakan tunda bayar merupakan langkah sementara yang diambil untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah di tengah kondisi pendapatan yang belum maksimal.
(/Riyo Pratama)
