Politik

PM Denmark ingatkan Trump: AS tak punya hak mencaplok Greenland

×

PM Denmark ingatkan Trump: AS tak punya hak mencaplok Greenland

Sebarkan artikel ini

KOMPAS.com – Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menghentikan ancaman merebut Greenland, yang terjadi usai komentar dari Trump dan istri penasihat keamanan AS Stephen Miller viral di media sosial. 

Frederiksen menuliskan dalam pernyataannya di media sosial X bahwa pembicaraan AS akan merebut Greenland sangat tidak masuk akal. 

“Saya harus mengatakan ini secara langsung kepada Amerika Serikat. Benar-benar tidak masuk akal untuk membicarakan bahwa Amerika Serikat perlu mengambil alih Greenland. AS tidak memiliki hak untuk mencaplok salah satu dari tiga negara dalam Kerajaan Denmark,” tulisnya pada Minggu (4/1/2026). 

Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen juga mengatakan, negaranya bukanlah sebuah objek retorika negara adidaya. 

“Negara kami bukanlah objek retorika negara adidaya. Kami adalah sebuah bangsa. Sebuah negara. Sebuah demokrasi. Hal ini harus dihormati,” ungkap Nielsen, dilansir dari ABC, Senin (5/1/2026).

Alasan Trump ingin merebut Greenland

Dalam sebuah pernyataan viral, Trump mengatakan alasannya ingin merebut Greenland adalah demi keamanan nasional.

“Kami memang membutuhkan Greenland, tentu saja. Kami membutuhkannya untuk pertahanan,” ujar Trump dalam wawancaranya dengan The Atlantic, Minggu (4/1/2026).

Sementara itu, istri dari Stephen Miller, wakil kepala staf dan penasihat keamanan dalam negeri AS, Katie Miller, mengunggah sebuah gambar di X pada Sabtu (3/1/2026) yang menampilkan bendera Amerika Serikat di atas peta Greenland.

Baca Juga :  Wamendagri Bima Arya Instruksikan Daerah Siapkan Langkah Konkret Usai Rakornas 2024

Dalam unggahan tersebut, Ia menulis keterangan “Segera” dalam bahasa Inggris. 

Menanggapi hal tersebut, Nielsen mengatakan pada Minggu (4/1/2026) bahwa unggahan media sosial tersebut tidaklah sopan. 

“Kami terbuka untuk percakapan. Namun harus melalui jalur yang tepat dan  menghormati hukum internasional. Dan jalur yang tepat bukanlah unggahan acak dan tidak sopan di media sosial,” katanya.

Dianggap wilayah strategis

Pada Minggu malam, ketika ditanya kembali mengenai komentarnya tentang Greenland, Trump kembali menegaskan bahwa ia membutuhkan negara tersebut dan mengatakan Denmark tidak mampu menanganinya. 

“Kami membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional. Ini sangat strategis saat ini, Greenland dipenuhi oleh kapal-kapal Rusia dan China di mana-mana. Kami membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional dan Denmark tidak akan mampu menanganinya,” ujar Trump.

“Saya hanya mengatakan ini, kami membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, dan Uni Eropa membutuhkan kami untuk memilikinya, dan mereka tahu itu,” lanjutnya.

Greenland merupakan anggota NATO

Pada bulan lalu, Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus untuk Greenland, yang mana langkah tersebut menuai kecaman dari Frederiksen dan Nielsen.

Baca Juga :  Greenland: Perebutan Tiga Kekuatan Dunia

“Anda tidak dapat mencaplok negara lain. Bahkan tidak dengan dalih keamanan internasional. Greenland adalah milik rakyat Greenland dan Amerika Serikat tidak boleh mengambil alih Greenland,” tegas mereka. 

Greenland telah menjadi bagian dari Kerajaan Denmark sejak awal abad ke-18. Negara tersebut baru diberikan otonomi pemerintahan pada 1979.

Dalam pernyataannya pada Minggu, Frederiksen juga mencatat bahwa Denmark, termasuk juga Greenland, merupakan anggota NATO. Hal ini membuat wilayah tersebut berada di bawah jaminan keamanan aliansi tersebut.

“Oleh karena itu, saya sangat mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan ancaman terhadap sekutu yang secara historis dekat dan terhadap negara lain serta rakyat lain yang dengan sangat jelas telah menyatakan bahwa mereka tidak untuk dijual,” tegas Frederiksen.

Diskursus seputar Greenland muncul sehari setelah AS melakukan serangan darat terhadap Venezuela dan menangkap presiden negara tersebut, Nicolas Maduro, beserta istrinya.

Maduro dan istrinya dibawa ke New York dan menghadapi dakwaan dengan empat tuduhan yang menuduh mereka bersekongkol dengan para pengedar narkoba selama 25 tahun terakhir.