Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap sutradara Dandhy Laksono pada 27 Oktober 2026 untuk memberikan klarifikasi terkait film berjudul Pesta Babi yang dilaporkan salah seorang figuran. Pemanggilan itu merupakan tindak lanjut laporan masyarakat dan bertujuan melengkapi rangkaian penyelidikan.
Jadwal Pemeriksaan dan Pihak yang Dipanggil
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyampaikan kepada wartawan pada Jumat, 23 Oktober, bahwa undangan dikirim sebagai langkah awal klarifikasi terhadap orang-orang yang terkait dengan laporan. Rincian pemeriksaan sebagai berikut:
- 27 Oktober 2026: Pemeriksaan terhadap Dandhy Laksono.
- 28 Oktober 2026: Pemanggilan Ketua LBH Merauke, Johnny Teddy Wakum (JTW).
Laporan Pelapor dan Dasar Hukum
Laporan resmi diajukan oleh Yasinta Moiwend (dikenal sebagai Mama Sinta) dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026. Dalam pengaduannya, pelapor menyatakan dirugikan berdasarkan Pasal 65 juncto Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Beberapa poin keluhan pelapor:
- Materi film diputar sejak 8 April di sejumlah tempat, termasuk di Jayapura pada lokasi bernama Maranatha, menurut pelapor tanpa persetujuan dirinya.
- Pelapor menyatakan kecewa karena merasa tidak dilibatkan dan tidak memberikan izin, sempat mengatakan: “Itu penjahat itu mereka”.
Proses Hukum yang Ditempuh Polda Metro Jaya
Budi Hermanto menegaskan pemeriksaan bersifat klarifikasi dan menghormati asas praduga tak bersalah. Tujuan pemanggilan adalah mengumpulkan keterangan dan bukti sebagai bahan penyelidikan. Kemungkinan langkah hukum bergantung pada bukti yang ditemukan:
- Jika unsur terpenuhi, berkas akan dinaikkan ke tahap penyidikan.
- Jika alat bukti tidak memadai, penyelidikan dapat dihentikan sesuai ketentuan hukum.
Isu Perlindungan Data Pribadi dan Kebebasan Berekspresi
Kasus ini menyoroti persinggungan antara hak individu atas data pribadi dan kebebasan berekspresi dalam produksi serta distribusi karya seni. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur batasan penggunaan informasi pribadi dan hak untuk memberikan atau menarik persetujuan terkait pemanfaatan data dan citra.
Perdebatan serupa kerap muncul ketika rekaman atau materi publik digunakan tanpa izin — misalnya pada beberapa kasus penyebaran rekaman CCTV dan sengketa rekaman CCTV yang juga memicu langkah hukum dan diskusi publik.
Apa yang Dipantau Publik
Pemeriksaan terhadap Dandhy pada 27 Oktober dan pemanggilan Johnny Teddy Wakum sehari setelahnya menjadi momen penting yang dipantau oleh pihak pelapor dan publik. Polda Metro menyatakan masih mengumpulkan keterangan dan bukti sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya, serta mengimbau semua pihak untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.
Catatan untuk Pembaca
Kami akan terus memperbarui perkembangan kasus sesuai informasi resmi dari kepolisian. Jika Anda memiliki dokumen atau pernyataan resmi terkait perkara ini, sampaikan ke pihak berwenang agar proses penyelidikan berjalan transparan dan sesuai aturan hukum.
