Dua putra Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf — Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad — mengajukan pengunduran diri dari posisi Tenaga Ahli di Kementerian Haji dan Umrah pada Senin, 26 Oktober 2026. Pengunduran diri itu diterima langsung oleh pejabat kementerian yang hadir di kantor Kemenhaj, Jakarta, setelah nama keduanya menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial karena tudingan nepotisme.
Pernyataan resmi mengenai pengunduran diri disampaikan oleh Dahnil di kantor kementerian pada hari yang sama. Menurut Dahnil, baik Menteri maupun pihak kementerian telah menerima surat pengunduran diri kedua orang tersebut. Ia menegaskan keputusan itu muncul setelah tekanan publik dan pemberitaan yang menyebar luas di platform daring, sehingga kedua tenaga ahli memilih untuk mundur secara sukarela.
Terkait pengisian posisi yang ditinggalkan, Dahnil menyebut jabatan Tenaga Ahli akan diisi kembali sesuai kebijakan Menteri Haji dan Umrah. Ia menjelaskan proses penggantian akan mengikuti mekanisme internal kementerian dan akan diumumkan kemudian oleh pimpinan. Dengan mundurnya kedua putra menteri, ruang kerja yang sebelumnya mereka pegang akan dialihkan kepada pihak lain yang diputuskan oleh kementerian.
Dahnil juga memaparkan kronologi keterlibatan kedua anak Menteri pada masa awal pembentukan lembaga. Saat itu entitas yang kini bernama Kementerian Haji dan Umrah masih berstatus Badan Haji dan Umrah (atau Badan Penyelenggara Haji), sehingga jumlah pegawai sangat terbatas dan sejumlah orang membantu secara sukarela. Menurut Dahnil, pada fase awal tersebut, beberapa pihak yang kemudian tercatat sebagai tenaga pendukung tidak menerima imbalan, termasuk dua putra Menhaj serta beberapa staf lain seperti Ihsan yang berperan sebagai juru bicara.
Kasus ini menyorot sensitivitas publik terhadap isu nepotisme dalam birokrasi, di mana pengangkatan keluarga pejabat kerap memicu reaksi negatif. Dengan mundurnya Barbarossa dan Gibran, kementerian berupaya meredam polemik yang berkembang sambil menegaskan bahwa pengisian jabatan fungsional akan dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan. Hingga pernyataan Dahnil pada 26 Oktober 2026, belum ada nama pengganti yang diumumkan secara resmi.
