Perombakan Besar-besaran di Bank Himbara, Presiden Prabowo Perintahkan Perubahan Total Jajaran Direksi
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan segera melakukan gebrakan besar dalam revitalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya pada sektor perbankan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap evaluasi tata kelola BUMN yang dinilai masih belum optimal dalam berpihak pada kepentingan masyarakat kecil. Fokus utama perombakan ini adalah pada jajaran direksi Bank Himpunan Milik Negara (Himbara), yang perubahannya disebut akan bersifat menyeluruh.
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam keterangannya di Bogor pada Sabtu, 31 Januari 2026, membenarkan adanya rencana perombakan tersebut. Ia menyoroti adanya kelemahan struktural dalam birokrasi dan sistem pengawasan di lembaga-lembaga negara, yang akarnya diduga kuat berasal dari kepemimpinan di level atas.
Sjafrie secara spesifik mengkritik pola penyaluran kredit di Bank Himbara yang selama ini dinilai lebih mengutamakan pengusaha besar, sementara pelaku usaha kecil dan menengah masih kesulitan mendapatkan akses permodalan yang memadai.
“Bank Himbara itu lebih menertibkan pengusaha besar untuk dikasih kredit daripada pengusaha kecil. Oleh karena itu, Presiden memutuskan untuk mengganti semua direksinya. Sudah ada tata kelola baru untuk menertibkan BUMN,” tegas Sjafrie.
Untuk mengisi kekosongan posisi direksi yang baru, pemerintah akan menerapkan metode talent scouting. Pendekatan ini tidak lagi menitikberatkan pada figur yang telah lama berkecimpung dalam lingkaran kekuasaan, melainkan lebih mengutamakan calon pemimpin yang memiliki rekam jejak integritas tinggi dan kecintaan terhadap tanah air.
“Kita cari yang punya kemampuan intelektual dan praktisi, tapi yang terpenting: dia cinta Tanah Air. Kita butuh generasi muda yang cerdas, militan, dan kredibel untuk menjaga ‘perahu’ ekonomi Indonesia,” tambah Sjafrie, menekankan pentingnya figur yang berdedikasi dan kompeten.
Mengatasi Ketimpangan Ekonomi dan Ancaman Kedaulatan
Lebih lanjut, Sjafrie Sjamsoeddin juga memaparkan temuan mengejutkan mengenai konsentrasi kekayaan alam Indonesia. Data yang diperolehnya menunjukkan bahwa kekayaan negara ini sebagian besar hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha besar, diperkirakan hanya sekitar 10 orang.
Ia mengungkapkan keprihatinan atas praktik bisnis yang dijalankan oleh segelintir pengusaha tersebut. Meskipun beroperasi di bawah payung hukum yang sah, tindakan mereka diduga kuat telah merugikan negara melalui kebocoran anggaran yang sangat besar, diperkirakan mencapai Rp5.770 triliun.
“Ada pengusaha-pengusaha tampil legal tapi tindakannya ilegal. Kedaulatan kita saat ini terancam oleh kedaulatan ekonomi,” ujar Sjafrie dengan nada prihatin.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Sjafrie menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik pertambangan ilegal dan penyelundupan berbagai komoditas, mulai dari timah hingga hasil perkebunan sawit, yang telah marak terjadi sejak era reformasi. Ia memastikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tidak akan ada kompromi bagi pihak-pihak yang mencoba merusak kedaulatan negara demi keuntungan pribadi.
Isu Reshuffle Kabinet: Tanggapan Istana dan Sinyal Politik
Di tengah santernya kabar perombakan jajaran direksi BUMN, isu mengenai kemungkinan perombakan kabinet juga turut beredar. Kabinet Merah Putih, yang dibentuk pada 21 Oktober 2024, telah memulai masa baktinya untuk periode 2024-2029.
Rumor terkini menyebutkan adanya potensi pergeseran posisi Menteri Luar Negeri Sugiono yang digadang-gadang akan naik menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkannya dikabarkan akan diisi oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono.
Namun, ketika dikonfirmasi, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa belum ada rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat. “Belum ada, belum ada,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 28 Januari 2026, menanggapi isu tersebut.
Prasetyo juga memberikan respons singkat terkait pernyataan Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, yang mengindikasikan masuknya Budisatrio Djiwandono ke dalam kabinet. Ia menegaskan bahwa belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut di Istana.
Menanggapi isu yang beredar, Budisatrio Djiwandono sendiri menyatakan bahwa ia masih fokus menjalankan tugasnya di Komisi I DPR RI. “Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I,” kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 27 Januari 2026.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, memang sempat memberikan sinyal kuat mengenai potensi pergeseran politik Budisatrio Djiwandono. Saat membuka rapat kerja dengan mitra kerja pertahanan, Utut sempat menyapa Budisatrio dengan kalimat yang menyiratkan dugaan kepindahan tugas ke ranah eksekutif.
Jejak Perombakan Kabinet Sejak Awal Kepemimpinan
Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto telah beberapa kali melakukan perombakan kabinet sejak menjabat pada 20 Oktober 2024. Perombakan ini mencakup pengangkatan pejabat baru di berbagai tingkatan, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga negara.
Perombakan besar terakhir tercatat pada September 2025, yang melibatkan lima kementerian strategis dan terjadi setelah adanya gelombang demonstrasi di berbagai wilayah pada Agustus 2025. Perubahan ini juga menyentuh posisi krusial seperti Menteri Keuangan dan pembentukan kementerian baru, yang memicu diskusi luas mengenai arah kebijakan pemerintah.
Berikut adalah ringkasan beberapa perombakan kabinet yang telah dilakukan:
19 Februari 2025:
- Perombakan pertama Kabinet Merah Putih.
- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto.
- Pelantikan sejumlah pimpinan badan, termasuk Kepala BPKP, Kepala BPS, dan Kepala BSSN.
- Daftar lengkap: Brian Yuliarto (Mendiktisaintek), Muhammad Yusuf Ateh (Kepala BPKP), Agustina Arumsari (Wakil Kepala BPKP), Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi (Kepala dan Wakil Kepala BPS), Nugroho Sulistyo Budi (Kepala BSSN).
8 September 2025:
- Reshuffle besar di lima kementerian strategis.
- Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
- Mukhtarudin menggantikan Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI.
- Ferry Joko Yuliantono menggantikan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi.
- Mochamad Irfan Yusuf dilantik menjadi Menteri Haji dan Umrah.
- Dahnil Anzar Simanjuntak dilantik menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah.
- Budi Gunawan dicopot sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
- Dito Ariotedjo dicopot sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
17 September 2025:
- Perombakan lanjutan dengan pelantikan sejumlah nama baru.
- Djamari Chaniago menggantikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam.
- Erick Thohir menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menpora.
- Afriansyah Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
- Rohmat Marzuki dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan.
- Farida Farichah dilantik sebagai Wakil Menteri Koperasi.
- Angga Raka Prabowo menggantikan Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
- Muhammad Qodari menggantikan AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
- Ahmad Dofiri dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.
- Nanik Sudaryati Deyang dan Sonny Sanjaya dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
- Sarah Sadiqa dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
8 Oktober 2025:
- Pelantikan sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan.
- Dua wakil menteri dilantik: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes).
- Pelantikan Duta Besar, asisten khusus presiden, dan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.
- Daftar lengkap: Akhmad Wiyagus (Wamendagri), Benyamin Paulus Octavianus (Wamenkes), Dirgayuza Setiawan (Asisten khusus presiden bidang komunikasi dan analisa kebijakan), Agung Gumilar Saputra (Asisten khusus presiden bidang analisa data strategis), Dony Oskaria (Kepala Badan Pengaturan BUMN), Aminudin Maruf (Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN), Teddy Barata (Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN).
