JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersama PT Danantara Investment Management (DIM) baru-baru ini menggelar rapat kerja secara tertutup dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/12/2025). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026. Beberapa program investasi yang akan digagas oleh Danantara tahun depan antara lain proyek sampah menjadi energi (Waste to Energy/WtE) serta Kampung Haji Indonesia di Makkah.
Sebagai lembaga investasi yang didirikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Danantara memiliki tanggung jawab untuk memberikan imbal hasil yang baik bagi negara sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, menurut ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, proyek-proyek tersebut tidak menjanjikan return yang optimal.
“Proyek Waste to Energy (WtE) dan Kampung Haji tidak akan menjanjikan return yang baik,” ujar Wijayanto kepada sumber terkait. Ia menilai bahwa proyek WtE memerlukan biaya pengelolaan yang cukup besar, terutama dalam bentuk tipping fee yang berasal dari APBD. Hal ini membuat proyek tersebut berisiko tinggi, terlebih jika fiskal daerah sedang mengalami tekanan akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan pelemahan ekonomi daerah.
Menurut Wijayanto, Danantara perlu meningkatkan proyek dengan risiko yang lebih rendah dan imbal hasil yang lebih tinggi. “Kita perlu mengkompensasi dengan proyek yang memiliki risk adjusted return yang lebih tinggi,” tambahnya. Ia menyarankan agar lembaga tersebut lebih fokus pada investasi yang sudah terbukti stabil dan mampu menghasilkan keuntungan jangka panjang.
Selain itu, Wijayanto menyebutkan bahwa kewajiban Danantara untuk membayar bunga dan pokok obligasi Patriot Bond yang diluncurkan belakangan ini tidak menjadi masalah. “Obligasi patriot bond ini hanya 2% per tahun, jauh di bawah bunga pasar. Dengan tenor 5-7 tahun, tidak ada isu pembayaran bunga dan pokok asalkan dana dikelola dengan benar. Bahkan, bond tersebut bisa di-recycle,” jelasnya.
Sebelumnya, manajemen Danantara Indonesia telah memaparkan roadmap investasi DIM untuk tahun 2026 di Raker tertutup bersama Komisi XI DPR RI. Roadmap ini dirancang untuk menjalankan mandat ganda, yaitu menghasilkan imbal hasil berkelanjutan sekaligus memberikan dampak ekonomi nasional.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa mandat mereka adalah menghadirkan imbal hasil yang sehat bagi negara, sambil memastikan setiap investasi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mendorong transformasi nasional.
Rosan menyebutkan dua contoh proyek yang akan dikembangkan tahun 2026, yaitu Proyek Kampung Haji di Makkah yang diinisiasi melalui Inpres Nomor 15 Tahun 2025. Proyek ini diproyeksikan dapat menciptakan hingga 7.500 lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia serta menghasilkan nilai ekonomi lebih dari Rp 2,5 triliun per tahun melalui penguatan ekosistem halal.
“Project Berkah bukan hanya soal akomodasi jamaah, tetapi tentang membuka peluang ekonomi baru bagi Indonesia dan meningkatkan standar pelayanan publik bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah haji,” kata Rosan.
Selain itu, Rosan juga memaparkan proyek WtE sebagai contoh proyek strategis domestik yang mendukung agenda ketahanan energi dan penanganan darurat sampah nasional. Proyek ini diklaim bakal menciptakan 3.500–4.500 lapangan kerja selama konstruksi, ratusan pekerjaan tetap saat operasi, serta potensi kontribusi hingga Rp 1,6 triliun per tahun terhadap PDB pada masa pembangunan.
Lebih lanjut, Rosan menegaskan bahwa proyek WtE menunjukkan bagaimana pihaknya mengarahkan modal ke inisiatif yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan dan infrastruktur dasar.
