Alreinamedia.com-Natuna,Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Marzuki SH, melaksanakan reses di Kecamatan Pulau Seluan, Kabupaten Natuna, pada Kamis (28/8/25). Selain bersilaturahmi, reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi dan keluhan yang mereka hadapi.
Dalam dialog bersama warga, hampir seluruh aspirasi mengerucut pada minimnya lapangan pekerjaan, keterbatasan sarana prasarana seperti puskesmas dan akses jalan, hingga terhentinya aktivitas kapal ekspor selama hampir empat bulan terakhir. Kondisi tersebut berdampak besar pada menurunnya perekonomian masyarakat, terutama nelayan.
Menanggapi hal tersebut, Marzuki SH menjelaskan bahwa kewenangan pembangunan ada di pemerintah kabupaten dan provinsi. Namun demikian, pihaknya di legislatif akan terus mendorong pemerintah daerah agar melakukan terobosan untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
“Masalah kapal ekspor ini terjadi karena izin ekspor dari Pemerintah Tiongkok belum dibuka, sehingga kapal-kapal yang biasa beroperasi dari Hong Kong tidak bisa masuk ke daerah kita. Kami di legislatif bersama Pemerintah Provinsi, termasuk Wakil Gubernur, juga HNSI Kepri, sudah melakukan pendekatan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kedutaan Besar RRT di Jakarta. Ke depan, kita berharap Gubernur Kepri langsung yang turun tangan agar izin ini segera kembali dibuka,” ungkap Marzuki.
Selain persoalan ekonomi, warga juga menyampaikan sejumlah usulan lain, di antaranya pembangunan talud yang rusak, perbaikan akses jalan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat baik di bidang pertanian maupun perikanan.
Dalam kesempatan reses tersebut, keluhan juga datang dari seorang guru SMA di Pulau Seluan, Peter, yang menyoroti minimnya fasilitas pendidikan. Ia menyebut sekolah yang baru dibangun melalui APBD 2024 itu belum dilengkapi sarana pendukung, mulai dari meubel, komputer, hingga fasilitas belajar lainnya. Padahal, kebutuhan perangkat teknologi sangat penting untuk mendukung ujian berbasis komputer yang kini menjadi standar nasional.
Merespons hal ini, Marzuki berkomitmen akan segera menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.
“Walaupun saya bukan di Komisi Pendidikan, tapi sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kepri, saya akan koordinasikan dengan rekan-rekan di Komisi IV, bahkan Ketua Komisinya juga dari Partai Gerindra. Kita ingin memastikan proses belajar-mengajar di Pulau Seluan berjalan efektif seperti sekolah-sekolah lain di Kepri,” tegasnya.
Marzuki menegaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat Pulau Seluan akan menjadi perhatian serius dan ia siap mengawal agar dapat direalisasikan oleh pemerintah provinsi maupun pusat. (Arizki)
