Bantahan Perombakan Direksi Bank Himbara, Fokus pada Perbaikan Tata Kelola
Isu perombakan besar-besaran jajaran direksi di Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) yang sempat beredar luas, mendapat bantahan tegas dari Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani. Pernyataan ini disampaikan Rosan sebagai respons terhadap informasi yang sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengenai rencana pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu,” ujar Rosan dalam keterangannya di Wisma Danantara pada Minggu (1/2/2026). Ia menekankan bahwa jika memang ada upaya perbaikan tata kelola yang signifikan, Danantara akan terlebih dahulu melakukan pembahasan mendalam dan konsultasi dengan seluruh pihak terkait. “Tetapi pada intinya sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu,” tegasnya kembali untuk mengklarifikasi.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran direksi Bank Himbara. Langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola BUMN yang dinilai masih belum optimal dalam berpihak pada rakyat kecil.
Kabar mengenai potensi perombakan ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, saat memberikan keterangan di kawasan Bogor pada Sabtu (31/1/2026). Sjafrie menyoroti adanya kelemahan dalam birokrasi dan sistem pengawasan di beberapa BUMN, yang dinilainya berakar dari posisi pimpinan. Ia secara spesifik mengkritik kebijakan Bank Himbara yang dinilai lebih memprioritaskan penyaluran kredit kepada pengusaha besar dibandingkan dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Bank Himbara itu lebih menertibkan pengusaha besar untuk dikasih kredit daripada pengusaha kecil. Oleh karena itu, Presiden memutuskan untuk mengganti semua direksinya. Sudah ada tata kelola baru untuk menertibkan BUMN,” ujar Sjafrie kala itu.
Metode Pencarian Nakhoda Baru dan Fokus Integritas
Dalam upaya mencari pemimpin baru untuk BUMN, pemerintah dikabarkan akan menerapkan metode talent scouting. Pendekatan ini menitikberatkan pada pencarian figur yang tidak hanya memiliki rekam jejak panjang dalam lingkaran kekuasaan, tetapi lebih utama lagi adalah sosok yang memiliki integritas tinggi dan nasionalisme yang kuat.
“Kita cari yang punya kemampuan intelektual dan praktisi, tapi yang terpenting: dia cinta Tanah Air. Kita butuh generasi muda yang cerdas, militan, dan kredibel untuk menjaga ‘perahu’ ekonomi Indonesia,” tambah Sjafrie, menegaskan kriteria yang dicari.
Melawan Ketimpangan Ekonomi dan Dominasi Pengusaha Besar
Di luar isu perbankan, Sjafrie Sjamsoeddin juga mengungkapkan sebuah fakta yang mengkhawatirkan mengenai ketimpangan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data yang dimilikinya, kekayaan alam Indonesia saat ini mayoritas hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha besar, diperkirakan hanya sekitar 10 orang.
Ia menuding adanya praktik bisnis yang berjalan di bawah kedok legalitas, namun pada kenyataannya justru merugikan negara dalam skala yang sangat besar. Kerugian ini diestimasi mencapai Rp5.770 triliun akibat kebocoran anggaran.
“Ada pengusaha-pengusaha tampil legal tapi tindakannya ilegal. Kedaulatan kita saat ini terancam oleh kedaulatan ekonomi,” ujar Sjafrie dengan nada prihatin.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Sjafrie menegaskan komitmen pemerintah untuk bertindak tegas terhadap praktik pertambangan ilegal dan penyelundupan berbagai komoditas, mulai dari timah hingga kelapa sawit, yang marak terjadi sejak era reformasi.
Ia memberikan penegasan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tidak akan ada ruang toleransi bagi para pelaku bisnis “kotor” yang merusak kedaulatan negara demi keuntungan pribadi.
“Kalau ada niat dan kesempatan, terjadilah kerusakan. Ini yang kita bereskan sekarang. Negara tidak boleh kalah oleh keserakahan,” pungkas Sjafrie dengan nada tegas, menandakan tekad kuat untuk memberantas praktik-praktik yang merugikan negara.
