Alreinamedia.com – Penolakan Prancis terhadap tokoh pemukim Israel Yossi Dagan dan larangan Israel atas dua politikus oposisi Prancis menambah ketegangan antara kedua negara. Paris menyatakan Dagan tak boleh masuk setelah tiba di Bandara Charles de Gaulle pada Rabu (11/11/2026), sementara sehari kemudian Israel mencekal Jean-Luc Melenchon dan Mathilde Panot.
Dagan merupakan anggota Partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sekaligus Kepala Dewan Regional Samaria di Tepi Barat bagian utara. Kementerian Luar Negeri Prancis menyebut kebijakan permukiman menjadi alasan penolakan itu. Paris menilai aktivitas tersebut melanggar hukum internasional dan menghambat terbentuknya dua negara yang hidup berdampingan.
Otoritas Prancis mengaitkan keputusan itu dengan peran Dagan dalam mendirikan 35 permukiman di Tepi Barat utara serta dukungannya terhadap pembangunan kembali permukiman Yahudi di Gaza. Kementerian Luar Negeri Israel mengecam tindakan Paris. Sejak 2024, Prancis telah menolak masuk 59 warga Israel yang terhubung dengan gerakan pemukim; sebagian besar nama mereka tidak diumumkan.
Israel menyatakan larangan terhadap Melenchon, pemimpin La France Insoumise (LFI), dan Panot, ketua fraksi partai itu di parlemen, didasarkan pada sikap LFI yang dianggap ekstrem anti-Israel serta pernyataan para pemimpinnya. Menteri Dalam Negeri Israel Gideon Sa’ar menuduh Melenchon menyebarkan fitnah, setelah politikus itu mengkritik pendudukan dan tindakan Israel di Gaza.
Ketegangan juga dipicu janji kampanye Melenchon menjelang pemilihan presiden Prancis pada April 2027. Dalam pidato pada Sabtu sebelumnya, ia mengatakan akan mengirim kapal Prancis untuk mengawal armada sipil pembawa bantuan ke Gaza. Ia juga menentang perluasan wilayah Israel di Tepi Barat, Lebanon selatan, dan Dataran Tinggi Golan, serta berjanji melindungi komunitas Kristen di Palestina dan Lebanon.
Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan, “Israel akan menanggapi tegas pihak yang berusaha merugikannya dan tidak akan mengizinkan individu yang bertindak melawan Israel serta menghasut warga negaranya untuk masuk ke negara ini.” Militer Israel telah memblokade Gaza sejak 2007 dan beberapa kali menghentikan armada bantuan, termasuk dengan menahan aktivis di laut. Melenchon mengatakan ia tidak berniat pergi ke Israel, tetapi menyayangkan dirinya menjadi sasaran larangan.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyebut pencekalan itu sebagai langkah demagogis, meski ia berasal dari kubu politik yang berseberangan dengan Melenchon. Barrot menilai keputusan Israel dapat menguntungkan LFI, yang menurutnya menggunakan konflik untuk kepentingan politik. Ia menegaskan Paris tetap memperjuangkan solusi dua negara. Hubungan kedua negara memburuk setelah Prancis dan 10 negara Barat mengakui Palestina pada September 2025; sebelumnya, Paris mendukung Israel setelah perang Gaza pecah pada Oktober 2023.
Baca Berita Lainnya di Google News.
