Komitmen Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan Haji
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemeraitah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan efisiensi penyelenggaraan serta diplomasi yang kuat dengan Pemerintah Arab Saudi.
Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah membentuk Kementerian Haji sebagai bentuk penyesuaian dengan struktur birokrasi Pemerintah Arab Saudi yang memiliki Menteri Haji khusus. Hal ini dijelaskan saat Presiden menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin 20 Oktober 2025.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena mereka bilang, kami urusan haji adalah menteri haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oke ini Kepala Badan, enggak dia maunya menteri,” ujar Presiden.
Pembentukan kementerian baru ini diiringi dengan hasil nyata berupa penurunan biaya haji. Presiden menegaskan agar biaya haji terus ditekan melalui efisiensi dan pelaksanaan yang bersih.
“Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji dan saya minta terus menteri haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun bisa dengan efisiensi, bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” tutur Presiden.
Penurunan Biaya dan Percepatan Antrian
Berdasarkan data sebelumnya, biaya haji reguler tahun 2023 rata-rata mencapai Rp90 juta, dengan biaya perjalanan yang dibayar langsung oleh jemaah sekitar Rp49,8 juta. Sementara pada tahun 2024, biaya haji reguler meningkat menjadi Rp93,4 juta dengan Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) sebesar Rp56 juta.
Dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan Presiden Prabowo, pemerintah berupaya agar biaya tersebut bisa kembali turun secara bertahap. Penurunan ini diharapkan memberikan keringanan bagi calon jemaah haji yang sudah menabung selama bertahun-tahun.
Selain penurunan biaya, Presiden Prabowo juga menyampaikan capaian pemerintah dalam memperpendek masa tunggu keberangkatan jemaah haji. Ia menyebutkan bahwa waktu tunggu yang sebelumnya mencapai 40 tahun kini telah dipangkas menjadi sekitar 26 tahun.
Kampung Indonesia di Makkah
Presiden menambahkan bahwa persetujuan pembangunan Kampung Indonesia di Makkah menjadi capaian diplomatik penting. Lahan yang ditawarkan berada di lokasi strategis, bahkan ada yang berdekatan langsung dengan Masjidil Haram.
“Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri. Makan semuanya kita atur supaya tidak ada lagi kekurangan atau penyimpangan atau kekecewaan daripada jemah haji kita. Ini saya kira terobosan luar biasa,” ujar Kepala Negara.
Kampung Indonesia di Makkah nantinya akan menjadi pusat pelayanan bagi jemaah haji asal Indonesia. Pemerintah berharap dengan pengelolaan yang langsung di bawah kendali Indonesia, kualitas pelayanan haji akan meningkat secara signifikan.
Sinergi Antar Lembaga dan Transparansi
Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjaga transparansi penyelenggaraan haji. Ia meminta agar semua pihak, baik pemerintah maupun penyelenggara, bekerja dengan integritas tinggi demi memberikan pengalaman terbaik bagi para jemaah.
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan penurunan biaya dan percepatan masa tunggu merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Ia menyebut bahwa tujuan akhirnya adalah agar ibadah haji tidak lagi menjadi beban berat bagi masyarakat yang ingin menunaikan rukun Islam kelima.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi yang semakin erat, terutama dalam bidang keagamaan dan pelayanan umat.
Presiden berharap, dengan berbagai terobosan tersebut, keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci akan semakin efisien, aman, dan bermartabat.
