Jakarta, – Proses hukum kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Nikita Mirzani dan Reza Gladys terus bergulir. Pengadilan Tinggi Jakarta menggelar sidang putusan banding pada hari Selasa, 9 Desember 2025. Sidang yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB ini menjadi sorotan publik, menantikan hasil akhir dari upaya hukum yang diajukan oleh pihak Nikita Mirzani.
Sebelumnya, Nikita Mirzani telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hukuman empat tahun penjara atas kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys, seorang pengusaha di bidang perawatan kulit dan seorang dokter. Vonis tersebut dibacakan pada sidang yang berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2025.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Nikita Mirzani) dengan pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1 miliar,” demikian pernyataan Hakim Ketua Chairul Soleh saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain hukuman penjara dan denda, hakim juga menetapkan bahwa jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. “Dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama tiga bulan,” lanjutnya.
Vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara. JPU berpendapat bahwa tindakan Nikita Mirzani telah memenuhi unsur pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan oleh Reza Gladys ke Polda Metro Jaya. Reza Gladys menuduh Nikita Mirzani melakukan ancaman melalui media sosial dan meminta uang sebesar Rp 5 miliar sebagai imbalan untuk menghentikan penyebaran unggahan negatif yang merugikan bisnisnya.
Dalam surat tuntutan yang diajukan oleh JPU, Nikita Mirzani bersama dengan asistennya, Ismail Marzuki, disebut telah mendistribusikan informasi elektronik yang berisi ancaman kepada Reza Gladys, yang merupakan pemilik dari produk kecantikan Glafidsya. Ancaman tersebut bertujuan untuk memaksa Reza Gladys agar memberikan sejumlah uang sebesar Rp 5 miliar.
Meskipun sempat terjadi kesepakatan mengenai pembayaran sejumlah uang sebesar Rp 4 miliar, kasus ini tetap berlanjut ke ranah hukum. Proses hukum terus berjalan hingga akhirnya sampai pada tahap vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dilanjutkan dengan upaya banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.
Dalam proses persidangan, jaksa mendakwa Nikita Mirzani dengan berbagai pasal, antara lain:
Pasal 27B Ayat (2) UU ITE, yang mengatur tentang perbuatan yang dengan sengaja mendistribusikan informasi elektronik yang berisi ancaman.
Pasal 369 KUHP tentang pemerasan, yang mengatur tentang perbuatan meminta sesuatu dengan ancaman.
Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur tentang perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Sidang putusan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi babak baru dalam kasus ini. Putusan banding ini akan menentukan apakah vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dikuatkan, diubah, atau bahkan dibatalkan.
Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam kasus ini:
Latar Belakang Kasus: Laporan Reza Gladys ke Polda Metro Jaya atas dugaan ancaman dan pemerasan oleh Nikita Mirzani.
Tuntutan JPU: 11 tahun penjara atas dugaan pemerasan dan TPPU.
Vonis PN Jakarta Selatan: 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Jika denda tidak dibayar, diganti kurungan 3 bulan.
Pasal yang Didakwakan: Pasal 27B Ayat (2) UU ITE, Pasal 369 KUHP, dan Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU.
Perkembangan Terkini: Sidang putusan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.
Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta akan menjadi penentu akhir dari proses hukum ini, kecuali jika salah satu pihak mengajukan upaya hukum lebih lanjut, seperti kasasi ke Mahkamah Agung. Masyarakat dan para pihak terkait menantikan dengan seksama hasil putusan banding ini, yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Perkembangan sidang putusan banding ini masih terus berlangsung dan informasi lebih lanjut akan segera disampaikan setelah majelis hakim selesai membacakan amar putusan secara lengkap.
