Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis, 15 Oktober 2026, membatalkan rencana menyiarkan langsung eksekusi mati psikiater militer Nidal Malik Hasan. Terpidana mati itu sebelumnya dinyatakan bersalah dalam kasus penembakan di Fort Hood, Texas, pada 2009. Keputusan Trump muncul setelah gelombang penolakan datang dari dalam negeri maupun luar negeri, menyusul rencana yang sempat memicu perdebatan luas di AS.
Trump menyebut kritik yang bermunculan sebagai salah satu alasan utama ia menarik kembali ide tersebut. Ia menegaskan eksekusi Hasan tetap akan berlangsung sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, tetapi tanpa disiarkan kepada publik. Dalam penjelasannya, Trump mengatakan gagasan siaran langsung itu dimaksudkan sebagai pesan untuk menunjukkan bagaimana Amerika menghadapi terorisme dan sosok seperti Hasan, namun ia menilai tidak semua orang akan menonton tayangan semacam itu.
Kontroversi ini mencuat hanya beberapa hari setelah rencana tersebut dibicarakan secara terbuka dan langsung menyedot perhatian media internasional. Nama Hasan kembali menjadi sorotan karena kasus Fort Hood, yang pada 2009 menewaskan sejumlah korban dan menjadikannya salah satu terpidana mati paling dikenal dalam sistem peradilan militer AS. Rencana menyiarkan eksekusinya lantas dipandang banyak pihak sebagai langkah yang tidak lazim dan berisiko menimbulkan dampak buruk.
Sebelum pembatalan diumumkan, sikap Trump sendiri sempat berubah-ubah. Sehari sebelumnya, ia masih menunjukkan dukungan terhadap gagasan siaran langsung hukuman mati. Bahkan, Trump pernah berbicara lebih jauh soal penerapan hukuman mati bagi bandar narkoba besar, penyelundup manusia, serta orang yang membunuh polisi dan aparat keamanan. Ia juga menyatakan bahwa siapa pun yang membocorkan rahasia penting negara semestinya dijatuhi hukuman berat, bahkan menurutnya layak dipenjara seumur hidup.
Penolakan terhadap rencana itu datang dari berbagai kalangan. Paus Leo XIV dan Uskup Agung Militer AS Timothy Broglio termasuk pihak yang lebih dulu menyampaikan keberatan. Di lingkungan pemerintahan AS sendiri, Menteri Pertahanan Pete Hegseth ikut menjadi perhatian setelah membicarakan kemungkinan tayangan tersebut. Namun, juru bicara Gedung Putih Mike Johnson dan Wakil Presiden JD Vance mengatakan mereka tidak akan menonton eksekusi itu.
Johnson menilai kekhawatiran terbesar justru ada pada potensi rekaman eksekusi dijadikan materi propaganda oleh kelompok ekstremis di masa depan. Senator Alaska Lisa Murkowski juga menolak keras gagasan tersebut. Menurutnya, siaran langsung eksekusi mati bukanlah praktik yang pantas bagi Amerika, melainkan sesuatu yang lebih identik dengan tindakan teror dan rezim diktator. Dengan pembatalan ini, eksekusi Hasan tetap berjalan, tetapi tanpa panggung siaran langsung yang sempat membuat dunia bereaksi.
