Alreinamedia.com-Kepri, , Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Marzuki SH, melontarkan kritik keras terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ senin (5/5/25)
Ia menuding Dishub abai terhadap kepentingan masyarakat kepulauan, khususnya di Natuna dan Anambas, menyusul pembatalan pembangunan empat pelabuhan strategis dengan dalih efisiensi.
“Ini bukan soal efesiensi, ini persoalan gagal memahami prioritas. Natuna dan Anambas hidup dari konektivitas Laut. Ketika Pembangunan pelabuhan di batalkan yang ditinggalkan adalah rakyat” tegas Marzuki
Politisi yang juga Ketua Fraksi Gerindra itu menyoroti lambannya Dishub Kepri, dalam merespons LKPJ tahun 2023. Ia menyebut, tak hanya pembangunan yang mandek, namun juga minimnya akuntabilitas dinas teknis tersebut terhadap program-program yang telah direncanakan.
Tak hanya itu, Marzuki menyorot minimnya perencanaan matang di balik proyek-proyek infrastruktur kelautan. Ia memberi contoh pelabuhan HDPE Sedanau yang kini mubazir dan nyaris tak termanfaatkan oleh masyarakat.
“Ini bukti perencanaan yang asal jadi.Pelabuhan dibangun tanpa studi kebutuhan yang serius. Ini pemborosan uang rakyat. Jangan sampai proyek pelabuhan jadi sekedar formalitas laporan bukan solusi nyata “ terang marzuki kembali
Marzuki juga mendorong agar pembangunan pelabuhan pengumpal di Pulau Tiga tidak diabaikan, mengingat letak geografis wilayah tersebut yang sangat bergantung pada transportasi laut.
Ia meminta Dinas Perhubungan untuk segera membuat pemetaan menyeluruh terhadap seluruh pelabuhan yang sudah maupun belum dibangun, lengkap dengan status pemanfaatannya.
“Jangan tunggu viral dulu baru sibuk klarifikasi. Warga kepulauan butuh pelayanan bukan janji. Jangan sampai pembangun hanya fokus kedaratan, lalu wilayah perbatasan dianggap beban pungkas marzuki
Terpisah Masyarakat Natuna dan Anambas pun mulai kehilangan kepercayaan terhadap komitmen Pemprov Kepri dalam pemerataan pembangunan. Keputusan membatalkan pembangunan pelabuhan, bagi mereka, adalah bentuk nyata dari marginalisasi daerah terluar ujar ismail Senin (5/5/25)
“Kritik Marzuki menjadi cermin atas kegagalan pemerintah provinsi membaca kebutuhan strategis daerah kepulauan. Jika dibiarkan, kebijakan-kebijakan semacam ini tak hanya menghambat pembangunan, tapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan wilayah yang selama ini sudah terjadi pungkas ismail (Arizki)
