Alreinamedia.com-Natuna, Program pengembangan tanaman kelapa dalam di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang mendapat dukungan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2026 menuai sorotan. Di tengah kondisi harga buah kelapa yang disebut tengah anjlok, sejumlah petani justru mempertanyakan tingginya harga bibit kelapa dalam unggulan yang digunakan dalam program tersebut.
Kementan diketahui mengucurkan anggaran sekitar Rp1,48 miliar untuk mendukung pengembangan tanaman kelapa dalam di Natuna. Anggaran tersebut terbagi dalam tiga paket kegiatan dengan total nilai Rp1.481.313.490.
Paket pertama berupa Produksi Benih Kelapa Dalam Siap Salur Kabupaten Natuna senilai Rp973.444.200 yang dimenangkan CV Air Bunga. Paket kedua adalah Pengadaan Pupuk Organik Perluasan Tanaman Kelapa Dalam senilai Rp345.586.290 yang dimenangkan Borneo Intech.
Sementara paket ketiga berupa Produksi Benih Kelapa Dalam Siap Salur untuk 50 hektare dengan nilai Rp162.283.000, yang kembali dimenangkan CV Air Bunga.
Dari keseluruhan program tersebut, masyarakat Natuna disebut akan mendapatkan sekitar 38.500 bibit kelapa.
Persoalan kemudian muncul ketika petani membandingkan biaya bibit dengan kondisi ekonomi usaha kelapa saat ini. Ketika harga buah berada dalam tekanan, harga bibit yang relatif tinggi dinilai menjadi beban tambahan bagi petani.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau, Rica Azmi, saat dikonfirmasi pada Jumat (21/8/2026), menjelaskan bahwa tingginya harga bibit tersebut tidak terlepas dari standar bibit yang digunakan.
Menurut Rica, bibit yang digunakan bukan berasal dari pohon kelapa biasa, melainkan berasal dari pohon induk yang telah ditetapkan sebagai Kebun Sumber Benih (KSB) dan merupakan tanaman kelapa terpilih.
“Kalau terkait harga bibit yang lebih mahal dari harga buah, itu sudah wajar karena bibitnya bukan dari pohon kelapa sembarangan, tapi pohon kelapa terpilih yang ada di KSB,” ujar Rica.
Ia menyebut, sepanjang pengetahuannya, KSB kelapa di Natuna saat ini hanya terdapat satu lokasi yang menjadi sumber benih yang diakui, sehingga pengadaan benih dilakukan dari sumber tersebut.
Penjelasan itu sekaligus membuka persoalan lain yang patut menjadi perhatian. Jika sumber bibit yang memenuhi standar program pemerintah hanya berasal dari KSB yang telah ditetapkan, maka ruang petani untuk menyediakan bibit dari kebun sendiri menjadi terbatas.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan di kalangan petani: apakah program pemerintah benar-benar membuka kesempatan yang luas bagi petani lokal, atau justru menciptakan ketergantungan terhadap sumber benih tertentu?
Namun, Rica membantah jika kondisi tersebut disebut sebagai bentuk monopoli.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat maupun kelompok tani yang memiliki tanaman kelapa dengan kualitas dan usia memenuhi persyaratan tetap memiliki kesempatan untuk mengusulkan kebunnya menjadi KSB.
“Bukan monopoli. Saya koreksi itu. Kalau ada masyarakat atau kelompok tani yang mau mengajukan tanaman kelapanya sebagai KSB, terbuka umum,” tegasnya.
Menurut Rica, proses penetapan KSB dilakukan secara bertahap. Usulan diajukan dari kabupaten kepada balai benih untuk selanjutnya dilakukan penilaian oleh tim teknis. Setelah itu, usulan diteruskan ke tingkat pusat untuk dianalisis kembali oleh tim Kementan.
Proses tersebut, kata dia, tidak berlangsung singkat dan dapat memakan waktu hingga sekitar dua tahun. Salah satu persyaratan yang perlu diperhatikan adalah tanaman kelapa yang diusulkan telah berusia lebih dari 10 tahun serta memiliki kondisi pertumbuhan yang baik.
“Kalau ada tanaman kelapa dengan usia lebih dari 10 tahun dan kondisinya bagus, silakan diusulkan menjadi KSB. Saya kira dua tahun penilaian. Mudah-mudahan disetujui menjadi KSB oleh Kementan,” katanya.
Jangan Berhenti pada Jumlah Bibit
Persoalan program pengembangan kelapa di Natuna seharusnya tidak hanya dilihat dari berapa banyak bibit yang dibagikan atau berapa besar anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Yang jauh lebih penting adalah seberapa besar program tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi petani.
Di satu sisi, pemerintah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk memperluas tanaman kelapa. Di sisi lain, petani masih menghadapi persoalan harga buah yang rendah. Jika biaya produksi dan investasi tanaman meningkat sementara harga jual hasil panen tidak memberikan keuntungan yang memadai, maka perluasan lahan kelapa justru berisiko tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani.
Pemerintah juga perlu menjelaskan secara transparan komponen harga bibit, standar harga pengadaan, mekanisme penetapan sumber benih, serta alasan pemilihan sumber benih tersebut.
Sebab, program strategis dengan anggaran publik pada akhirnya harus menjawab satu pertanyaan sederhana: apakah program itu membuat petani lebih sejahtera atau justru menambah beban biaya produksi mereka?
Standar KSB memang penting untuk menjamin mutu benih. Namun, akses petani untuk menjadi bagian dari rantai pembenihan juga perlu diperluas agar manfaat program tidak berhenti pada kelompok atau sumber benih tertentu.
Jika pemerintah serius mengembangkan komoditas kelapa Natuna dalam jangka panjang, maka persoalan bibit, harga buah, produktivitas, akses pasar, hingga keterlibatan petani lokal harus dilihat sebagai satu kesatuan.
Jangan sampai petani diminta menanam lebih banyak kelapa ketika harga buah sedang jatuh, sementara untuk memulai penanaman mereka justru harus membeli bibit dengan harga yang dianggap mahal. (Arizki)
