Alreinamedia.com – Karimun, Pemerintah Kabupaten Karimun kembali menggelar pembekalan, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Hotel 21 Karimun ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Karimun.
Pelatihan tersebut kembali dilaksanakan setelah dua tahun vakum. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) I Banda Aceh dan Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Riau, dengan melibatkan instruktur serta asesor kompeten.
Pembukaan turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Karimun Ir. Raja Machrizal, anggota DPRD Karimun Muhammad Firdaus, dan Camat Karimun Erwari.
Raja Machrizal mengatakan, sebanyak 75 peserta mengikuti pelatihan tersebut. Mereka dibagi ke dalam tiga bidang kompetensi, masing-masing 25 peserta.
Rinciannya, Petugas Keselamatan Konstruksi jenjang 3 sebanyak 25 peserta, Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan jenjang 4 sebanyak 25 peserta, serta Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung jenjang 4 sebanyak 25 peserta.
Menurutnya, proses penjaringan peserta telah dilakukan secara terbuka sejak April, baik untuk masyarakat umum maupun pegawai internal Dinas PUPR.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) teknis sekaligus memenuhi persyaratan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pekerjaan konstruksi.
Sementara itu, Wakil Bupati Karimun menegaskan bahwa peningkatan kapasitas dan sertifikasi tenaga kerja menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia mengatakan, kualitas pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada perencanaan dan anggaran, tetapi juga kompetensi tenaga kerja yang terlibat di lapangan.
“Pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan anggaran yang memadai, tetapi sangat bergantung pada kompetensi tenaga kerja di lapangan. Pengawasan harus sesuai spesifikasi dan teknis bangunan,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja tetap harus dilakukan meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran dan efisiensi belanja.
Wakil Bupati juga mendorong Dinas PUPR untuk terus menghadirkan berbagai terobosan dalam mendukung tertib tata ruang serta pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui pelatihan tersebut, Pemkab Karimun berharap seluruh peserta dapat menyelesaikan rangkaian kegiatan dan memperoleh sertifikasi kompetensi berstandar nasional.
Sertifikasi itu diharapkan menjadi bekal bagi tenaga kerja untuk mendukung pembangunan infrastruktur Karimun yang aman, andal, dan berkualitas.
