
Ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menguasai Greenland kembali mengemuka dengan cara yang tak terduga. Melalui sebuah pengumuman yang mengejutkan, Trump menyatakan niatnya untuk memberlakukan kenaikan tarif signifikan bagi barang-barang impor dari negara-negara Eropa ke Amerika Serikat. Kebijakan ini, menurut Trump, akan berlaku efektif hingga tercapainya kesepakatan pembelian Greenland secara total oleh AS.
Dalam sebuah unggahan di platform media sosial Truth Social, Trump merinci rencana tersebut. “Pada 1 Juni 2026, tarif (negara Eropa) akan dinaikkan ke 25%. Tarif harus dibayarkan sampai kita mendapat kesepakatan untuk membeli Greenland secara total,” tegas Trump, mengindikasikan bahwa negosiasi pembelian Greenland menjadi prasyarat mutlak untuk menahan kenaikan tarif tersebut.
Trump juga menyertai pernyataannya dengan peringatan keras terhadap negara-negara Eropa yang ia anggap terlibat dalam “permainan yang sangat berbahaya”. Menurutnya, permainan tersebut tidak akan bertahan lama, menyiratkan bahwa AS siap mengambil tindakan tegas untuk melindungi kepentingannya.

Menariknya, Trump melandasi keputusannya yang radikal ini dengan alasan perlindungan perdamaian dan keamanan global. Ia menekankan pentingnya pengambilan langkah-langkah tegas untuk mengakhiri situasi yang berpotensi berbahaya dengan cepat dan tanpa keraguan. “Oleh karena itu, menjadi sangat penting, bahwa untuk melindungi Perdamaian dan Keamanan Global, langkah-langkah tegas harus diambil agar situasi yang berpotensi berbahaya ini berakhir dengan cepat dan tanpa keraguan,” ujarnya. Meskipun demikian, Trump masih menyatakan keterbukaannya untuk berdialog dengan para pemimpin negara Eropa, menyisakan sedikit ruang untuk negosiasi diplomatik.
Reaksi Pemimpin Eropa Terhadap Ancaman Tarif
Pengumuman Trump ini sontak memicu berbagai reaksi dari para pemimpin negara Eropa. Sebagian besar menyatakan penolakan tegas terhadap ancaman tarif tersebut, menegaskan solidaritas Eropa dalam menghadapi tekanan dari AS.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi salah satu pemimpin yang paling vokal dalam menanggapi ancaman Trump. Melalui akun X (sebelumnya Twitter) miliknya, Macron dengan tegas menolak tunduk pada intimidasi tarif.
“Ancaman tarif itu tak bisa diterima, dan tidak pada tempatnya ketika kita bicara soal konteks (Greenland),” ujar Macron. Ia menambahkan bahwa Eropa akan bersatu dan merespons ancaman ini secara terkoordinasi, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Eropa akan bersatu, dan merespons ancaman ini secara terkoordinasi sesuai dengan cara-cara yang berlaku. Kami akan menjamin kedaulatan Eropa tetap berdiri tegak,” tegas Macron, menunjukkan tekad kuat untuk mempertahankan kemandirian benua Eropa.Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson juga menunjukkan sikap yang tidak gentar. Ia menyatakan bahwa Swedia tidak akan terintimidasi oleh ancaman Trump.
“Kita tak akan bisa diintimidasi. Saya akan mempertahankan negara saya, serta tetangga-tetangga saya,” kata Kristersson, menggarisbawahi komitmen Swedia untuk melindungi diri dan negara-negara tetangganya.

- Perdana Menteri Inggris merespons ancaman Trump dengan pendekatan yang lebih halus, namun tetap tegas. Ia berpendapat bahwa penggunaan ancaman tarif terhadap negara-negara Eropa untuk mendapatkan Greenland adalah sebuah kekeliruan persepsi.
“Memberikan tarif kepada sekutunya untuk mencapai sebuah keamanan kolektif NATO adalah hal yang salah kaprah. Kami akan berbincang langsung dengan pemerintahan AS,” kata Starmer, menyiratkan bahwa pendekatan yang lebih konstruktif diperlukan dalam hubungan internasional.

Lebih lanjut, Perdana Menteri Inggris juga menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan di kawasan Arktik. Ia menjelaskan bahwa isu keamanan di lingkar Arktik merupakan tanggung jawab kolektif NATO.
“Kita sudah menjelaskan, bahwa keamanan Arktik adalah tanggung jawab NATO, dan semuanya perlu bersama-sama untuk mengatasi potensi ancaman dari Rusia di semua bagian-bagian Arktik,” tutupnya, menggarisbawahi pentingnya kerja sama multilateral dalam menghadapi tantangan keamanan global, terutama di wilayah Arktik yang strategis.

Langkah Trump ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pendekatan AS dalam diplomasi internasional dan hubungannya dengan sekutu-sekutu tradisionalnya. Penggunaan sanksi ekonomi sebagai alat negosiasi dalam isu-isu strategis seperti kepemilikan wilayah menjadi preseden yang mengkhawatirkan bagi stabilitas global.

















