Alreinamedia.com – Gubernur di seluruh Indonesia harus menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta pemerintah daerah mengikuti pedoman penghitungan yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.
Batas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) jatuh pada 25 November 2026. Untuk upah minimum sektoral, tenggatnya lima hari setelah penetapan UMP bagi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), serta lima hari setelah penetapan UMK bagi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Seluruh jenis upah minimum yang ditetapkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Pedoman itu tertuang dalam surat Menaker Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 yang diterbitkan 16 November 2026. Dalam keterangan Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu (18/11/2026), Yassierli menegaskan, “data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan.”
Aturan tersebut merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Untuk daerah yang sudah memiliki UMP atau UMK pada 2026, penyesuaian upah tahun berikutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, yang mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Penghitungan penyesuaian menggabungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan nilai alfa, yang ditetapkan dalam rentang 0,50 sampai 1. Dewan Pengupahan Provinsi menentukan alfa untuk UMP, sedangkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menetapkannya untuk UMK. Penilaian perlu memperhatikan sumbangan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, perbandingan upah minimum dengan KHL, keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, serta keadaan pasar kerja setempat.
Data KHL yang dipakai adalah data 2026 dari Badan Pusat Statistik, yang dihitung dengan metodologi akademis. KHL tingkat provinsi menjadi acuan UMP, sementara data kabupaten/kota digunakan dalam penghitungan UMK. Menurut Yassierli, “Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek,” sehingga data kebutuhan pekerja dan keluarganya perlu dibaca bersama perkembangan ekonomi serta ketenagakerjaan.
Gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP, serta dapat menetapkan UMK dan UMSK jika persyaratannya terpenuhi. Penetapan upah sektoral mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan dan ditujukan bagi sektor dengan karakteristik, keahlian, risiko, beban kerja, atau kebutuhan spesialisasi yang berbeda. Sementara itu, upah di usaha mikro dan kecil ditentukan melalui kesepakatan pekerja dan pemberi kerja, dengan batas terendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku.
















