Diky Wijaya, Kepala Disnakertrans Kepri
ALREINAMEDIA.COM — BATAM — Serikat pekerja dan pengusaha menyepakati indeks alfa sebesar 0,75 dalam pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri 2027. Kesepakatan dicapai dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Kepri di Batam, Kamis (19/11/2026), setelah rapat sempat diskors beberapa kali.
Menurut keterangan tertulis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri), serikat pekerja semula mengusulkan indeks 1,0. Mereka mempertimbangkan kebutuhan hidup layak di Kepulauan Riau yang, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam rilis, mencapai Rp5.977.587.
Sementara itu, pihak pengusaha mengusulkan indeks 0,5. Usulan tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi dan dunia usaha yang masih berfluktuasi, serta kemampuan perusahaan menanggung kenaikan upah. Pembahasan kondisi dunia usaha di kawasan juga berlangsung di tengah perhatian terhadap perkembangan investasi di Batam.
Setelah mendengarkan masukan pemerintah dan akademisi, serikat pekerja dan pengusaha akhirnya menyepakati indeks alfa 0,75. Berdasarkan hasil pembahasan itu, Dewan Pengupahan merekomendasikan UMP Kepri 2027 sebesar Rp4.229.356 kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Pada Jumat (20/11/2026), Gubernur Ansar Ahmad menetapkan UMP sesuai rekomendasi tersebut. Dibandingkan UMP tahun sebelumnya sebesar Rp3.879.520, standar upah minimum provinsi itu naik Rp349.836 atau 9,02 persen.
















