Penerapan Work From Home (WFH) di Pemprov Sumsel Berdampak Positif
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat sebanyak 7.988 aparatur sipil negara (ASN) menjalankan kebijakan work from home (WFH) pada Jumat (10/4). Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di lingkungan pemerintahan. Dengan adanya WFH, aktivitas kendaraan dinas di jalan mengalami penurunan yang signifikan.
Edward Candra, Sekretaris Daerah Sumsel, menyampaikan bahwa jumlah kendaraan dinas yang tidak beroperasi cukup besar. Tercatat sebanyak 4.645 unit kendaraan dinas tidak beroperasi pada hari tersebut, terdiri dari 2.879 sepeda motor dan 1.766 mobil. Penurunan ini memberikan dampak positif terhadap penghematan bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan air di perkantoran.
Selain itu, kebijakan WFH juga berdampak pada kondisi lalu lintas. Edward menyebut bahwa kemacetan yang biasanya terjadi pada jam sibuk, baik saat berangkat maupun pulang kerja, tidak terlihat selama kebijakan berlangsung. “Yang biasa ramai terutama pada jam sibuk, kemarin tidak terlihat kemacetan. Tidak hanya di area perkantoran, tapi juga di beberapa titik rawan macet, lalu lintas relatif lancar,” katanya.
Dampak positif dari kebijakan WFH ini tidak hanya dirasakan oleh ASN dan pengguna jalan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan jalan utama. Di Kota Palembang, dampak ini dinilai cukup signifikan karena melibatkan ASN dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.
Beberapa manfaat dari kebijakan WFH antara lain:
- Penghematan BBM: Dengan penurunan jumlah kendaraan dinas yang beroperasi, penggunaan bahan bakar minyak mengalami pengurangan.
- Penghematan Listrik dan Air: Penggunaan listrik dan air di perkantoran turun karena tidak ada aktivitas kantor secara fisik.
- Lalu Lintas Lancar: Kemacetan di beberapa titik kota, terutama di jam sibuk, berkurang drastis.
- Kenyamanan Masyarakat: Masyarakat yang tinggal di sekitar jalan utama merasakan perbaikan kondisi lalu lintas dan lingkungan.
Edward menambahkan bahwa Pemprov Sumsel akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan WFH secara berkala. Efektivitasnya akan diukur dari tingkat efisiensi energi yang dicapai setiap bulan dibandingkan periode sebelumnya. Dengan demikian, kebijakan ini dapat menjadi contoh dalam penerapan sistem kerja yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
