Berita Utama

Ahmed Zaki: Pisahkan Agama dan Politik di Golkar

×

Ahmed Zaki: Pisahkan Agama dan Politik di Golkar

Sebarkan artikel ini

Pentingnya Edukasi Politik dan Keluarga sebagai Pilar Indonesia Emas

Acara kerohanian partai politik hendaknya tidak dicampuradukkan dengan urusan agama dan politik. Hal ini ditekankan oleh Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, yang akrab disapa Zaki. Menurutnya, kegiatan semacam ini justru harus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak “buta” terhadap dinamika politik.

“Acara seperti ini jangan dicampuradukkan agama dan politik,” ujar Zaki saat memberikan sambutan dalam acara Perayaan Natal dan Ucapan Syukur awal tahun Partai Golkar DPD DKI Jakarta di Cikini, Jakarta Pusat, pada Sabtu malam, 31 Januari 2026.

Zaki menambahkan bahwa pemahaman politik yang baik akan membuat masyarakat lebih peka terhadap kondisi yang sedang terjadi dalam pemerintahan. “Kita ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mereka paham mengenai politik,” jelasnya.

Terkait pandangan umum bahwa politik itu kotor, Zaki berpendapat bahwa dengan edukasi yang tepat, cara pandang masyarakat terhadap politik justru dapat berubah menjadi lebih positif dan bersih.

“Sering orang mengatakan politik itu kotor. Iya kalau diisi orang-orang berhati kotor. Maka dari itu kita memberikan pendidikan politik agar politik ini diisi orang-orang yang berpikiran bersih dan jernih,” tegas Zaki. Ia menekankan bahwa politik yang bersih dan sehat lahir dari individu-individu yang memiliki integritas dan berpihak pada rakyat.

Baca Juga :  BPJS Ketenagakerjaan NTT Siap Tindak Perusahaan Yang Tidak Patuh MOU

Keluarga: Fondasi Utama Menuju Indonesia Emas 2045

Lebih lanjut, Zaki menggarisbawahi peran krusial keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2045. Tema perayaan, “Allah Hadir Untuk Menyelamatkan Keluarga”, dinilainya sangat selaras dengan agenda besar bangsa ini.

“Sangat penting sekali karena pembentukan pribadi, karakter dari generasi penerus itu mulainya dari keluarga, maka dari itu keluarga adalah unit yang paling penting bagi persiapan Indonesia emas 2045,” kata Zaki. Ia meyakini bahwa pembentukan karakter generasi penerus dimulai dari lingkungan keluarga, menjadikan keluarga sebagai elemen terpenting dalam persiapan menuju Indonesia Emas.

Melek Politik untuk Pengawasan Kebijakan Publik

Dalam kesempatan yang sama, Zaki kembali mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran politik yang tinggi. Kesadaran ini penting agar masyarakat dapat memahami kondisi yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Jangan sampai masyarakat hanya melihat sisi negatif atau “praktik kotor” dari politik, padahal kehidupan bernegara tidak dapat dipisahkan dari urusan politik.

“Apa aja? Mulai dari keputusan-keputusan sosial, bukan politik saja. Ekonomi apalagi. Ya, kalau kita bicara sosial ekonomi, harga beras pun ditentukan oleh keputusan politik,” papar Zaki. Ia memberikan contoh nyata bagaimana kebijakan politik dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok seperti beras.

Baca Juga :  Pria yang Diamankan Densus 88 di Bandara Juanda Merupakan Anggota DPRD Pasuruan

Zaki kembali menegaskan bahwa politik akan menjadi bersih dan sehat jika diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas, kejernihan pikiran, dan berpihak pada kepentingan rakyat. “Kalau tidak diisi oleh orang-orang yang berhati dan pikiran jernih dan bersih, politik itu akan memutuskan seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat yang bernegara di Indonesia ini,” terangnya.

Oleh karena itu, kesadaran politik di kalangan masyarakat menjadi kunci. Dengan masyarakat yang melek politik, seluruh kebijakan pemerintah dapat diawasi secara kolektif.

Sebagai ilustrasi, Zaki menyebutkan program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah. Program ini, menurutnya, membutuhkan pengawasan dari masyarakat yang sadar dan melek politik agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.

“Bukan saja memberikan dukungan tapi juga ikut memantau dan mengevaluasi proses-proses pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat,” tutup Zaki. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kebijakan adalah bentuk nyata dari kesadaran politik yang konstruktif.