Ringkasan Berita:
- Hotel di Mataram terancam sepi pada 2026, memicu efisiensi hingga potensi pengurangan jam kerja dan PHK.
- AHM mendorong pembangunan destinasi buatan dan event olahraga untuk mendongkrak okupansi hotel.
Laporan Wartawan , Ahmad Wawan Sugandika
, KOTA MATARAM – Sektor perhotelan di Kota Mataram menghadapi tantangan serius menyusul tidak adanya agenda event besar pada tahun 2026. Kondisi ini dinilai menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan usaha hotel, terlebih dengan adanya kenaikan target pajak sektor perhotelan yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram.
Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), I Made Adiyasa, mengatakan para pemilik hotel mulai menyusun langkah-langkah bertahan hidup melalui efisiensi internal yang ketat.
Upaya tersebut terpaksa dilakukan untuk menekan biaya operasional di tengah potensi penurunan tingkat hunian.
Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan adalah kemungkinan pengurangan jam kerja karyawan secara bertahap. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar apabila situasi tidak kunjung membaik.
“Langkah-langkah yang harus kita ambil ya yang pasti kita akan melakukan juga efisiensi ke dalam, karyawan yang mungkin akan kita (kurangi jam kerjanya) bertahaplah mungkin kalau memang situasi tidak membaik,” ucap Adiyasa setelah, Rabu (31/12/2025).
Selain tekanan dari sisi kebijakan dan minimnya agenda wisata, Adiyasa juga menyoroti adanya anomali data antara jumlah kunjungan wisatawan dengan tingkat hunian hotel di Kota Mataram.
Data PT Angkasa Pura menunjukkan peningkatan kedatangan penumpang di Bandara Internasional Lombok hingga 65 persen. Namun, peningkatan tersebut tidak sejalan dengan kenaikan okupansi hotel, khususnya di wilayah Kota Mataram.
Menurut Adiyasa, kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa wisatawan beralih ke akomodasi ilegal atau usaha yang menyerupai hotel, seperti kos-kosan elit yang tidak terdaftar secara resmi.
Ia mengungkapkan, saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 8.000 kamar di Kota Mataram yang terdaftar di berbagai marketplace digital. Namun, hanya sekitar 2.800 kamar yang tercatat sebagai anggota Asosiasi Hotel Mataram.
“Ke mana sisanya? Ini kan perlu kita sama-sama lihat apakah di sana terjadi kebocoran apa tidak, karena kerugian tidak hanya dialami oleh pengusaha yang resmi tapi juga daerah mengalami kerugian dari sisi pendapatan daerah,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, AHM mendorong Pemkot Mataram agar lebih proaktif dalam membangun destinasi wisata buatan. Adiyasa menilai, keterbatasan destinasi wisata alam di Mataram membuat kota ini perlu memiliki objek wisata buatan yang kuat dan modern untuk menarik wisatawan agar tinggal lebih lama.
Ia mencontohkan konsep taman hiburan berskala besar seperti Jatim Park yang dinilai mampu menjadi daya tarik utama suatu daerah. Selama ini, menurutnya, wisatawan menginap di Mataram lebih karena faktor harga hotel yang relatif murah, bukan karena daya tarik wisatanya.
Destinasi yang ada saat ini, seperti Loang Baloq dan kawasan Kota Tua Ampenan, dinilai belum cukup kuat untuk menarik wisatawan dari luar daerah, khususnya dari kota-kota besar seperti Jakarta atau Bali yang telah terbiasa dengan fasilitas wisata modern.
Meski demikian, secercah harapan masih terlihat untuk tahun mendatang. Adiyasa menyebut adanya rencana penyelenggaraan sejumlah event olahraga regional dan nasional, seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) serta rangkaian kegiatan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
(*)
