ASN dan Pejabat Publik Jabar Diminta Siaga Penuh Selama Nataru 2025/2026
BANDUNG – Menyambut periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Iwan Suryawan, telah mengeluarkan imbauan penting kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Imbauan ini menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan pengutamaan tanggung jawab sosial di tengah potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan akan melanda wilayah tersebut.
Peringatan dini yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengindikasikan bahwa Jawa Barat saat ini tengah memasuki puncak musim hujan. Kondisi ini secara alamiah meningkatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Oleh karena itu, Iwan Suryawan menegaskan bahwa kesiapan dan kewaspadaan harus menjadi prioritas utama.
“Kami meminta seluruh ASN dan pejabat publik untuk senantiasa menjaga kewaspadaan dan mengedepankan tanggung jawab sosialnya selama periode Nataru ini,” ujar Iwan Suryawan di Gedung DPRD Jawa Barat.
Beliau menambahkan, meskipun hak cuti dan libur merupakan hak yang melekat bagi ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku, kondisi cuaca yang tidak menentu dan peningkatan risiko bencana menjadi pertimbangan krusial.
Imbauan Kunci untuk ASN dan Pejabat Publik
Untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal dan mitigasi bencana berjalan efektif, Iwan Suryawan menyampaikan beberapa imbauan spesifik:
Menahan Diri dari Perjalanan yang Tidak Mendesak:
ASN dan pejabat publik diimbau untuk menunda atau membatalkan perjalanan yang tidak bersifat mendesak, terutama jika tujuan perjalanan tersebut berada di wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat mobilitas di tengah cuaca buruk.Koordinasi dan Komunikasi Tetap Aktif:
Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki fungsi vital dalam pelayanan publik dan penanggulangan bencana, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), diminta untuk tidak mengambil cuti secara bersamaan. Jalur komunikasi dan koordinasi antarinstansi harus dipastikan tetap aktif selama 24 jam penuh. Hal ini penting untuk memastikan respons cepat ketika terjadi keadaan darurat.Peran Aktif di Lingkungan Tempat Tinggal:
Selain tugas kedinasan, Iwan Suryawan juga mendorong ASN untuk berperan aktif di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Hal ini dapat berupa pemantauan kondisi lingkungan sekitar, seperti kewaspadaan terhadap potensi genangan air, longsoran tanah, atau pohon tumbang, serta membantu dalam penyebaran informasi terkait mitigasi bencana kepada tetangga dan masyarakat sekitar.
Peningkatan Kewaspadaan bagi Masyarakat Umum
Tidak hanya bagi ASN dan pejabat publik, imbauan kesiapsiagaan juga ditujukan kepada seluruh masyarakat umum di Jawa Barat. Iwan Suryawan mengingatkan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat merencanakan atau melaksanakan kegiatan liburan.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap waspada, terutama saat berlibur di daerah-daerah yang dikenal memiliki kerentanan terhadap bencana longsor dan banjir,” tegas Iwan.
Wilayah-wilayah di Jawa Barat yang secara geografis rentan terhadap bencana alam perlu mendapatkan perhatian ekstra. Masyarakat disarankan untuk selalu memantau informasi cuaca terkini dari sumber yang terpercaya dan mengikuti imbauan dari pihak berwenang terkait keselamatan. Dengan kesiapsiagaan bersama, diharapkan periode libur Nataru dapat berjalan dengan aman dan nyaman bagi seluruh warga Jawa Barat.
