Membangun Tanjungpinang dari Nol: Kisah Inspiratif Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
Pernyataan penuh semangat itu meluncur dari Cokky Wijaya Saputra, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Tanjungpinang, saat berkunjung ke Studio Tribun Batam. “Masa ibu kota kalah dengan bukan ibu kota? Batam saja bisa berhias cantik, masa ibu kota nggak bisa?”. Pernyataan ini mencerminkan tekad kuat untuk mengangkat potensi Tanjungpinang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang setara, bahkan bisa bersaing dengan kota-kota lain yang lebih dulu maju. Didampingi Anggota II Bidang Pelayanan Terpadu BP Tanjungpinang, M Effendi, Cokky membawa cerita inspiratif tentang perjuangan membangun kawasan Free Trade Zone (FTZ) dari nol, hingga kini mampu menarik investor ratusan juta dolar AS.
Dalam perbincangan yang mengupas tuntas perjalanan BP kawasan Tanjungpinang, Effendi yang telah bergabung sejak awal berdirinya BP Tanjungpinang tahun 2007, memberikan jawaban mengejutkan ketika ditanya tentang tantangan terbesar yang dihadapi. “Kalau di Bintan, ada dulu Kawasan Ekonomi Khususnya, baru ada BP. Di Karimun juga ada dulu PT Saipemnya, baru ada BP-nya. Di Tanjungpinang? Tanah kosong. Dan sekarang kita yang isi. Itu berbeda. Kalau kita memang betul-betul investasi dari gundul,” ungkap Cokky, bangga.
BP Tanjungpinang dibentuk bersamaan dengan BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun pada tahun 2007 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2007, yang kemudian disempurnakan dengan PP Nomor 41 Tahun 2017 dan PP Nomor 1 Tahun 2021. Keempat BP ini dianalogikan untuk mengelola tiga pulau utama di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yakni Batam, Bintan, dan Karimun. “Sampai hari ini orang lebih dengarnya BP Bintan, BP Karimun. Padahal nama resminya BP Tanjungpinang. Karena wilayah kita terpisah oleh pulau dan lautan yang luas,” kata Cokky.
Berbeda dengan BP Batam yang mengelola lahan lebih luas, BP Tanjungpinang hanya memiliki 2.200 hektare yang terbagi dalam dua kawasan enclave, yakni Dompak untuk industri dan Senggarang untuk Central Business District (CBD). “Dengan 2.200 hektare itu, kami betul-betul kerja keras, kerja maksimal. Karena itu harus full,” ujar Cokky yang menjabat sejak akhir 2024.
Keunggulan Lahan dan Potensi Investor
Meski terbatas lahan, BP Tanjungpinang memiliki keunggulan unik, yakni belum adanya sistem Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seperti di Batam. “Jadi pelaku usaha itu bebas untuk membeli lahan dengan hak milik atau dengan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB). Jadi mereka lebih luas pilihannya kalau di BP kita daripada di Batam yang sudah ada sistem HPL,” katanya.
Tahun 2025 menjadi tahun keemasan bagi BP Tanjungpinang. Target membawa tiga investor berhasil direalisasi, dengan dua investor sudah mulai membangun dan satu dalam proses perizinan. “Dua atau tiga di antaranya masih dalam proses perizinan. Dan yang bisa dibanggakan, kami berhasil menggaet calon investor dari Taiwan,” ungkap Cokky antusias. Investor Taiwan ini, sambungnya, bahkan sudah memaparkan rencana investasi fantastis. “Dia sudah menyampaikan dalam media bahwa dia akan membawa 500 juta USD di tahap pertama.”
Apa yang membuat investor Taiwan memilih Tanjungpinang? “Mereka sendiri yang statement di media bahwa perlakuan dari BP Tanjungpinang memperlakukan mitra usaha seakan-akan mereka berada di kampung halaman sendiri,” ujar Cokky. Investor Taiwan ini akan membawa multi industri dengan fokus pada manufaktur makanan halal.
Sektor Usaha Unggulan di Tanjungpinang
Anggota Bidang BP Tanjungpinang, Effendi, memaparkan berbagai bidang usaha yang kini beroperasi di kawasan BP Tanjungpinang, di antaranya:
Sektor Perikanan dan Pengolahan:
- Tambak udang (sempat gagal panen tapi kini bangkit lagi)
- Tambak ikan
- Pergudangan ikan asin dengan orientasi ekspor
- Barge apung (pelampung besar)
Sektor Teknologi Canggih:
- Proyek perakitan pesawat amfibi bermerek Hopper Wing. “Lisensi Hopper Wing hanya ada dua di dunia. Yang satu diberikan kepada Jerman, yang satu lagi untuk Asia Pasifik diberikan kepada Indonesia di Pulau Dompak, Tanjungpinang,” ungkap Cokky dengan bangga. Pesawat amfibi ini menggunakan tenaga baterai dan mampu terbang di atas air. Yang unik, jika ada ombak, pesawat ini bisa naik-turun otomatis untuk menjaga kestabilan. “Cocok untuk provinsi kepulauan. Itulah alat transportasi yang paling bagus. Ke Batam mungkin cukup 10 menit saja karena kecepatan pesawat,” jelas Cokky. Saat ini sedang dalam tahap uji coba untuk versi 2 penumpang. Jika berhasil, akan dikembangkan versi 20 penumpang yang akan dikomersialkan. “Semua komponen dari luar negeri, dari Jerman. Sampai ke Tanjungpinang dalam 15 kontainer,” tambahnya.
Mengaktifkan Kembali Pelabuhan dan Kontribusi Ekonomi
Salah satu pencapaian besar BP Tanjungpinang adalah mengaktifkan kembali Pelabuhan Tanjung Moco yang sebelumnya mangkrak. “Pelabuhan Tanjung Moco berada di kawasan FTZ Dompak. Kami kelola sehingga pelabuhan yang tadinya mangkrak itu aktif. Tercatat selama 7 bulan terakhir ini sudah ada 10 kapal yang sandar dan 4 di antaranya masih menunggu jadwal untuk masuk,” papar Cokky. Namun, ada kendala administratif yang membuat pelabuhan tersebut diminta kembali oleh Dirjen Perhubungan Laut. “Ada miss di administrasi, mungkin di kepala-kepala yang lama. Jadi kami nanti akan memintakan kembali dengan administrasi yang lebih baik,” ujarnya.
Dari 9 kapal yang masuk, perputaran ekonominya mencapai hampir miliaran rupiah per kapal karena melibatkan alat berat, bahan baku, perusahaan bongkar muat, dan tenaga kerja. Ketika ditanya tentang kontribusi kepada negara, Cokky memberikan angka yang mencengangkan. “Kebetulan kami sudah melakukan perhitungan terakhir di 2025, itu hampir Rp90 miliar dalam setahun. Dan itu kalau kami sudah lembaga,” ungkapnya.
Namun, ada catatan penting. BP Tanjungpinang belum bisa resmi menyetor karena belum memiliki status kelembagaan yang lengkap. “Bila mana kami belum kelembagaan, kami belum bisa BLU (Badan Layanan Umum). Jadi kami belum bisa menyetorkan, memungut tarif, memungut apa yang bisa kami setorkan ke negara,” jelas Cokky. Target Rp90 miliar itu, menurutnya baru dari satu sektor pelabuhan, belum termasuk dari Building Approval (PBG), perizinan air, perpanjangan UWTO, pajak reklame, dan lain-lain. “Itu baru satu sektor. Belum lagi dari PBG, belum dari air, belum perpanjangan UWTO, belum pajak reklame dan segala macam. Jadi banyak, banyak hal,” katanya.
Pelayanan Prima dan Visi Jangka Panjang
Lebih lanjut, Cokky dan Effendi menekankan bahwa BP Tanjungpinang memberikan pelayanan istimewa bagi investor. “Kalau ada pengusaha yang agak sedikit bosen di Batam, coba main ke Tanjungpinang. Nanti kita kasih red carpet,” ujar Effendi menimpali Cokky sambil tersenyum. Maksud red carpet di sini adalah pelayanan maksimal. “Karena tenant kami tidak terlalu banyak, otomatis semua tenant kami akan kami samperin satu per satu. Kami akan selalu berikan hal yang membantu mereka dari perizinan A sampai Z,” ungkap Effendi.
Kolaborasi dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Provinsi Kepri juga berjalan baik, karena Gubernur Kepri menjabat Ketua Dewan Kawasan. Moto pelayanan BP Tanjungpinang adalah “Cepat, Tepat, dan Tuntas.” “Kantor kami terbuka buat teman-teman pengusaha. Silahkan datang, nanti kita layani permasalahan dan kendala. Segala sesuatu halnya hari ini di BP Tanjungpinang cepat, tepat, dan tuntas,” tegas Effendi.
Terkait isu sensitif rokok ilegal yang beredar di kawasan Tanjungpinang, Cokky tegas membantahnya. “Beberapa waktu lalu teman-teman media datang ke kantor, nanya: ‘Wah ini kok rokok masuk di kawasan Tanjungpinang?’ Kita cuma bilang, hari ini kuota rokok dan kuota alkohol itu sudah ditarik lagi oleh Bea Cukai. Tidak boleh,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa rokok yang beredar saat ini bukan dari BP Tanjungpinang. “Rokok FTZ itu berlabelkan ‘Khusus Kawasan Bebas’. Kalau yang kita temukan hari ini tidak ada labelnya. Jadi rokok bukan dari kita, karena cukai rokok dan alkohol itu di 2019 sudah dihentikan oleh Bea Cukai. Tidak boleh lagi dikeluarkan oleh BP. Semua BP bukan hanya Tanjungpinang, Karimun, Bintan, Batam, dan Sabang,” tegasnya. BP Tanjungpinang tetap berkoordinasi ketat dengan Bea Cukai dalam setiap pemasukan barang.
Tantangan Kelembagaan dan Mimpi Besar
Cokky maupun Effendi sepakat bahwa tantangan terbesar adalah masalah kelembagaan. “Tantangan terpenting adalah kelembagaan dan pengelolaan atas lahan. Kalau kami sudah punya kelembagaan dan support power seperti BP Batam, tidak mungkin kita duduk podcast lagi. Tapi kita bicara sudah ke tahap yang lebih tinggi,” ujar Cokky. Effendi menambahkan bahwa kelembagaan ini sangat krusial untuk kepercayaan investor. “Kepercayaan pelaku usaha kepada kami agak kurang karena kami belum ada kelembagaan. Padahal kalau sudah kelembagaan, kami akan bisa setor semua ke negara,” jelasnya.
Dengan semangat membara, Cokky mengungkapkan mimpi besar BP Tanjungpinang. “Kami bermimpi Tanjungpinang itu akan menjadi satu-satunya saingan untuk negara tetangga Singapura. Karena Tanjungpinang kan ibu kota, punya posisi tersendiri di Indonesia,” katanya. Ia bahkan menambahkan dengan nada jenaka namun serius: “Kalau kita tadinya bergabung sama Singapura, kan beda lagi ceritanya.”
Effendi menekankan bahwa Kepri memiliki keunggulan strategis luar biasa. “Kepri adalah satu-satunya provinsi yang mendapatkan kawasan FTZ dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) paling banyak. Kawasan FTZ kita ada sembilan, KEK ada empat. Tapi perkembangan ekonominya gitu-gitu aja,” keluhnya. Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih. “Kalau pemerintah pusat memang mendorong Kepri untuk maju dan menyaingi Singapura, jangan setengah-setengah. Kalau mau full power ya full power. Kalau kita siap untuk itu. Karena kita bermimpi Tanjungpinang akan menjadi saingan Singapura,” tegasnya.
Cokky mengungkapkan satu hal unik yang dimiliki Tanjungpinang. “Saya sudah muter-muter ke Makassar, Surabaya, Jambi, Jakarta, Bandung. Tanjungpinang punya satu hal yang tidak ada di kota lain, FTZ dan status sebagai ibu kota provinsi. Hanya dua, Sabang di Aceh dan Kepri,” ungkapnya bangga.
Proyeksi Masa Depan dan Pesan untuk Pemerintah Pusat
Untuk tahun 2026, BP Tanjungpinang menargetkan beberapa proyek besar seperti:
- Pelabuhan Tanjung Geliga di Senggarang yang akan menghubungkan langsung ke Singapura, Malaysia, dan Batam.
- Proyek properti di lahan 400 hektare untuk perumahan dengan konsep kebun, diperuntukkan bagi pensiunan, dan akan dipromosikan ke negara tetangga.
- Rumah sakit di kawasan Senggarang, serta kampus dan CBD yang sudah berdiri di Senggarang tinggal dilengkapi fasilitas pendukung.
Di akhir wawancara, Cokky dan Effendi menyampaikan pesan kepada pemerintah pusat. “Yang pertama, selesaikan kelembagaan kami. Kedua, tambah anggaran. Yang terpenting, biarkan kami bisa bangun gedung, bangun pelabuhan, bangun infrastruktur. Karena di situ nanti kami bisa berbisnis dan menyetor ke negara,” ujar Cokky. Effendi menambahkan dengan nada memohon, “Tolong BP-BP yang ada di Kepri ini diperhatikan oleh pemerintah pusat. Keberlangsungannya seperti apa. Karena sampai hari ini kelembagaan kami belum ada. Coba kasih percontohan dulu, jadikan Tanjungpinang lembaga. Kita mau lihat satu tahun kami bisa setor berapa ke negara,” harapnya.
