Penghargaan Prestisius untuk Dahlan Dahi atas Upaya Rekonsiliasi PWI
Dahlan Dahi, seorang tokoh terkemuka di dunia jurnalisme Indonesia yang menjabat sebagai CEO Tribun Network dan Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, baru-baru ini dianugerahi PWI Awards. Penghargaan ini diserahkan dalam sebuah acara puncak peringatan Hari Pers Nasional yang megah, yang diselenggarakan di Kota Serang, Banten, pada Senin, 9 Februari 2026.
PWI Awards yang diterima Dahlan Dahi merupakan pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota Dewan Pers, dalam upaya mewujudkan kembali soliditas dan persatuan di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ia dinilai telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengakhiri dualisme yang sempat melanda organisasi profesi wartawan tertua dan pertama di Indonesia ini.
Dorongan Hati Murni, Bukan Demi Apresiasi
Dahlan Dahi mengungkapkan bahwa inisiatifnya untuk menyatukan kembali PWI lahir dari panggilan hati yang tulus, bukan semata-mata untuk meraih penghargaan. Ia mengaku merasa terpanggil untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang mengancam organisasi pers bersejarah ini.
“PWI adalah organisasi pers tertua di Indonesia. Saya tidak ingin melihat para wartawan terus berkonflik hingga akhir masa jabatan saya. Niat saya murni datang dari hati, bukan untuk mencari penghargaan. Ini adalah sebuah sejarah yang patut dicatat,” ujar Dahlan Dahi usai menerima penghargaan.
Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, turut mengapresiasi upaya Dahlan Dahi. Menurutnya, Dahlan Dahi sangat layak menerima penghargaan tersebut berkat perannya dalam menyelesaikan konflik dualisme di PWI.
“Kami memberikan penghargaan kepada figur anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi, atas jasa-jasanya dalam mempertemukan dan menyelesaikan konflik dualisme PWI. Beliau berhasil merajut kembali perbedaan-perbedaan tajam antara Bang Hendry Ch Bangun dan Bang Zulmansyah Sekedang,” jelas Munir.
Munir menambahkan, “PWI yang sempat mengalami dualisme, alhamdulillah berkat ketelatenan, keikhlasan, dan ketulusan Mas Dahlan Dahi, akhirnya tercapai kesepakatan untuk menggelar Kongres Persatuan PWI pada tahun 2025.”
Latar Belakang Konflik PWI
Konflik yang melanda PWI, khususnya dualisme kepengurusan, terjadi dalam rentang waktu 2024-2025. Akar permasalahan ini muncul akibat isu cashback dan komisi yang terkait dengan dana bantuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Forum Komunikasi Humas BUMN. Dana tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada awal tahun 2024.
Pada April 2024, Dewan Kehormatan PWI memberikan sanksi peringatan keras kepada Hendry Ch Bangun, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung 2023. Sebagai respons, kubu Hendry kemudian memecat Tedjo Sasongko dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI.
Ketegangan kembali meningkat pada pertengahan tahun 2024 ketika terjadi perombakan susunan Dewan Kehormatan dan Pengurus PWI Pusat. Perubahan ini memicu tuntutan untuk diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB). KLB PWI akhirnya dilaksanakan pada 18 Agustus 2024 di Jakarta, dan Zulmansyah Sekedang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PWI untuk periode 2023-2028.
Situasi semakin kompleks dengan adanya dualisme kepengurusan di tubuh PWI Pusat, yakni kubu Hendry Ch Bangun dan kubu Zulmansyah Sekedang. Akibat dari konflik ini, Dewan Pers mengambil langkah tegas dengan tidak mengizinkan PWI menggelar UKW dan sempat menutup sementara sekretariat PWI.
Menanggapi situasi tersebut, Hendry Ch Bangun mengajukan gugatan perdata terhadap Dewan Pers dan beberapa pihak lainnya pada November 2024.
Inisiatif Dahlan Dahi: Menyatukan Kembali PWI
Dahlan Dahi, yang terpilih sebagai anggota Dewan Pers untuk periode 2025-2028 pada Maret 2025, tidak tinggal diam. Ia segera mengambil inisiatif untuk menyatukan kembali PWI. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari diskusi mendalam, penjajakan lobi-lobi strategis, hingga pendekatan emosional yang menyentuh kedua belah pihak yang berkonflik.
Setelah resmi dilantik sebagai anggota Dewan Pers pada 14 Mei 2025, dengan memegang amanah sebagai Ketua Komisi Digital dan Sustainability, Dahlan Dahi memprakarsai pertemuan antara kedua kubu yang berseteru.
Bertindak sebagai mediator utama, Dahlan Dahi memfasilitasi pertemuan virtual yang melibatkan Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang. Tujuannya adalah untuk mencari titik temu dan solusi atas konflik panjang yang dialami PWI.
Pada 16 Mei 2025, kedua belah pihak akhirnya dipertemukan secara tatap muka. Pertemuan ini menjadi momen krusial yang menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Lebih lanjut, kedua kubu sepakat untuk menggelar Kongres Persatuan PWI pada Agustus 2025.
Puncak dari upaya rekonsiliasi ini adalah terpilihnya Direktur Utama LKBN ANTARA, Akhmad Munir, sebagai Ketua Umum PWI Pusat untuk periode 2025-2030 dalam kongres tersebut. Peristiwa ini menandai berakhirnya era dualisme yang sempat membayangi PWI, dan membuka lembaran baru bagi persatuan organisasi wartawan tertua di Indonesia.
