Berita Utama

Danantara: Himbara Tepis Isu Pergantian Direksi

×

Danantara: Himbara Tepis Isu Pergantian Direksi

Sebarkan artikel ini

Potensi Perombakan Direksi Bank Himbara: Fokus pada Efektivitas dan Kedaulatan Ekonomi

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), melalui Chief Executive Officer (CEO) Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi mengenai pergantian jajaran direksi di bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, Danantara menyatakan kesiapannya untuk berkonsultasi apabila terdapat kebutuhan perbaikan pada struktur manajemen bank-bank tersebut.

“Tapi pada intinya sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu,” ujar Rosan Perkasa Roeslani saat ditemui di Wisma Danantara pada Sabtu, 31 Januari 2026.

Bank-bank Himbara yang dimaksud meliputi PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. Masing-masing bank ini memiliki fokus pembiayaan yang disesuaikan dengan target segmen konsumen yang berbeda, mencerminkan strategi penyaluran kredit yang beragam.

Pernyataan Rosan Perkasa Roeslani ini muncul menyusul adanya wacana pergantian direksi bank Himbara yang sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menurut Sjafrie, Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mengganti jajaran direksi di bank-bank Himbara yang dinilai merugikan negara. Keputusan ini diambil dengan tujuan agar bank-bank pelat merah tersebut dapat bekerja lebih efektif dalam memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

Baca Juga :  Brak! Rumah Ambruk & 1 Rumah Retak-retak di Kp Baru Keke

Kritik terhadap Kinerja Bank Himbara

Sebelumnya, Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan kekhawatirannya bahwa bank-bank Himbara cenderung lebih menguntungkan pengusaha besar dibandingkan pengusaha kecil dalam penyaluran kredit. “Oleh karena itu, presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara,” ucap Sjafrie pada Sabtu, 31 Januari 2026.

Beliau menilai bahwa bank-bank Himbara belum memberikan kontribusi keuntungan yang optimal bagi negara. Dugaan kuat penyebabnya adalah banyak jajaran direksi perusahaan yang dianggap tidak bekerja secara maksimal dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan negara dalam pemanfaatan aset perbankan nasional.

Kriteria Calon Direksi Baru

Pemerintah berencana untuk melakukan seleksi calon direksi bank Himbara dengan sangat ketat. Proses seleksi ini akan mempertimbangkan berbagai faktor penting, termasuk tingkat intelektual dan pengalaman profesional yang relevan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan individu-individu yang mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kinerja bank-bank tersebut.

“Kita tidak lagi mengambil mereka yang sudah lama bercokol di BUMN,” tutur Sjafrie, mengindikasikan adanya keinginan untuk mendatangkan energi baru dan perspektif segar dalam jajaran pimpinan bank-bank Himbara. Fokusnya adalah pada profesionalisme dan dedikasi untuk kepentingan negara, bukan sekadar mempertahankan status quo.

Baca Juga :  Kapolresta Barelang Press Conference 2 Kasus Judi yang Diungkap Satreskrim

Dampak Potensial Perombakan

Perombakan jajaran direksi di bank-bank Himbara, jika benar-benar dilakukan, berpotensi membawa dampak signifikan terhadap arah kebijakan penyaluran kredit dan strategi bisnis bank-bank tersebut. Dengan penekanan pada efektivitas dan penguatan kedaulatan ekonomi, diharapkan bank-bank ini akan lebih mampu:

  • Mendukung UMKM: Meningkatkan akses dan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
  • Meningkatkan Keuntungan Negara: Mengoptimalkan kinerja keuangan bank sehingga memberikan kontribusi dividen yang lebih besar bagi kas negara.
  • Mendorong Inovasi: Menerapkan praktik-praktik manajemen yang lebih modern dan inovatif untuk meningkatkan daya saing bank di pasar global.
  • Memperkuat Pengawasan: Memastikan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran kredit untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan negara atau menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak wajar.

Meskipun belum ada keputusan final, wacana ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap kinerja lembaga keuangan negara. Harapannya, setiap langkah yang diambil akan selalu berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan ekonomi nasional secara keseluruhan.