Alreinamedia.com-Natuna, Kondisi ekonomi Kabupaten Natuna terus memburuk. Minimnya proyek pembangunan membuat lapangan kerja semakin sempit dan pengangguran meroket terutama di kalangan buruh kasar.
Sektor demi sektor terdampak, dari UMKM yang merugi hingga kontraktor lokal yang belum dibayar atas pekerjaan yang telah selesai mereka laksanakan serta pukulan telak menimpa masyarakat pesisir, ekspor ikan hidup yang menjadi andalan warga resmi terhenti sejak awal tahun ini.
Ekspor ikan hidup selama ini menjadi tulang punggung ekonomi ribuan warga Natuna, mulai dari nelayan, dan pengepul. Namun sejak awal tahun 2025, kegiatan ekspor tersebut mandek total tanpa kejelasan.
Ironisnya, tak ada satu pun janji atau kebijakan konkret dari Bupati Cen Sui Lan untuk menyelamatkan sektor ini, meski semua tahu betapa besar ketergantungan masyarakat terhadap ekspor tersebut.
“Dulu kami masih bisa hidup dari jual ikan hidup ke luar negeri. Sekarang tidak ada lagi. Semua berhenti. Tapi pemerintah diam saja, seolah tidak peduli,” ungkap salah satu nelayan Gunawan Jumat (18/7/25)
Kekecewaan publik terhadap kepemimpinan Bupati Cen semakin dalam. Sebagai mantan anggota DPR RI yang sebelumnya dielu-elukan punya koneksi pusat, banyak warga berharap ia mampu membuka peluang baru dan memperkuat sektor ekspor perikanan, Namun harapan itu kini terasa hambar.
Sementara itu, tekanan di sektor ekonomi lainnya juga makin terasa. Para pelaku UMKM mengeluhkan penurunan omzet drastis. Para kontraktor mengaku kesulitan membayar upah pekerja karena proyek-proyek lama tak kunjung dibayar, dengan dalih kas daerah kosong.
Lebih mengejutkan, beberapa proyek yang belum dibayar bahkan sudah mendapat catatan temuan dari BPK. “Lucu sekali. Negara dibilang rugi, padahal kami belum menerima uangnya. Ini logika yang aneh dan menyakitkan,” kata salah satu kontraktor lokal ade wahyudi saat di konfrimasi Kamis (17/7/25).
Di tengah krisis ini, DPRD Natuna juga dituding tidak berfungsi optimal. Masyarakat menilai wakil rakyat hanya menjadi pelengkap dan tidak berani mengkritisi kebijakan eksekutif.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tak mungkin krisis sosial dan ekonomi di Natuna akan semakin dalam. Masyarakat kini menuntut lebih dari sekadar nama besar atau latar belakang politik: mereka butuh kepemimpinan yang hadir, peduli, dan bertindak cepat. (Arizki)
