Alreinamedia.com-Natuna, Harga kelapa di tingkat petani di Kabupaten Natuna dilaporkan anjlok hingga sekitar Rp1.200 per butir, di tengah program Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,48 miliar untuk pengembangan tanaman kelapa dalam di daerah tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik. Di satu sisi, petani mengeluhkan rendahnya harga hasil panen yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah mengucurkan anggaran besar untuk produksi dan penyaluran 38.500 bibit kelapa.
Pertanyaannya, apakah program tersebut nantinya benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan petani, dan berapa sebenarnya harga bibit yang dibeli menggunakan anggaran negara?
Harga Kelapa Anjlok hingga Rp1.200
Keluhan mengenai anjloknya harga kelapa sebelumnya disampaikan Kepala Desa Kelarik Utara, Japridin, saat kunjungan kerja Bupati Natuna di Kecamatan Bunguran Utara, Sabtu (6/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Japridin menyebut harga kelapa yang sebelumnya mencapai sekitar Rp5.000 per butir kini turun drastis menjadi sekitar Rp1.200 per butir.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena sebagian besar masyarakat menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan kelapa.
“Keluhan masyarakat saat ini adalah minimnya lapangan pekerjaan dan harga kelapa yang turun drastis. Ini sangat mempengaruhi pendapatan para petani,” ujar Japridin, sebagaimana dikutip dari Media Sinar Perbatasan.
Penurunan harga tersebut tentu menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama karena kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat di sejumlah wilayah Natuna.
Kementan Kucurkan Rp1,48 Miliar
Di tengah persoalan harga tersebut, Kementan melalui Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan tanaman kelapa dalam di Kabupaten Natuna pada 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat tiga paket kegiatan dengan total nilai Rp1.481.313.490.
Paket pertama adalah Produksi Benih Kelapa Dalam Siap Salur Kabupaten Natuna senilai Rp973.444.200 yang dimenangkan CV Air Bunga.
Paket kedua berupa Pengadaan Pupuk Organik Perluasan Tanaman Kelapa Dalam dengan nilai Rp345.586.290 yang dimenangkan Borneo Intech.
Sedangkan paket ketiga adalah Produksi Benih Kelapa Dalam Siap Salur Kabupaten Natuna untuk 50 hektare dengan nilai Rp162.283.000 yang kembali dimenangkan CV Air Bunga.
Dari program tersebut, sebanyak 38.500 bibit kelapa akan disalurkan kepada masyarakat Natuna.
Dinas Pertanian Natuna, Kami Hanya Mendampingi
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Natuna, Wan syazali, membenarkan bahwa Natuna mendapatkan bantuan bibit kelapa dari Kementerian Pertanian tahun ini.
Namun, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak menjadi pihak yang melaksanakan pengadaan bibit. Dinas Pertanian Kabupaten Natuna lebih berperan dalam pendampingan terhadap petani lokal dan pengawasan bersama pihak terkait.
Sebanyak 38.500 bibit tersebut akan disalurkan kepada masyarakat di sejumlah kecamatan.
Penjelasan ini penting untuk memberikan gambaran mengenai posisi pemerintah daerah dalam program tersebut. Dengan demikian, proses pengadaan dan penyediaan bibit merupakan bagian dari program Kementerian Pertanian, sementara pemerintah daerah berperan mendampingi dan mengawasi pelaksanaan di lapangan.
Luasan Program Bukan 500 Hektare
Mengenai luasan program, terdapat informasi yang sebelumnya menyebut pengadaan pupuk organik ditujukan untuk perluasan tanaman kelapa dalam seluas 500 hektare.
Namun, Wan syazali meluruskan bahwa luasan yang dimaksud bukan 500 hektare, melainkan sekitar 350 hektare.
Dengan jumlah 38.500 bibit untuk luasan sekitar 350 hektare, secara rata-rata terdapat sekitar 110 bibit per hektare.
Angka tersebut tentunya masih membutuhkan penjelasan teknis terkait pola tanam, jarak tanam, kebutuhan bibit per hektare, serta apakah jumlah bibit tersebut sudah memperhitungkan kebutuhan penggantian tanaman yang tidak tumbuh.
Bibit Rp25 Ribu, Benarkah?
Perhatian publik juga tertuju pada nilai paket produksi benih yang mencapai Rp973.444.200.
Jika angka tersebut dibagi secara sederhana dengan 38.500 bibit, diperoleh angka sekitar Rp25.284 per bibit.
Namun, angka tersebut tidak dapat langsung disebut sebagai harga jual satu bibit.
Sebab, nilai kontrak pekerjaan dapat mencakup berbagai komponen, seperti produksi, pemeliharaan, seleksi, sertifikasi, pengemasan, distribusi dan komponen pekerjaan lainnya sesuai isi kontrak.
Karena itu, yang menjadi penting adalah keterbukaan mengenai rincian komponen biaya.
Jika bibit tersebut memang diproduksi atau berada di Natuna, publik tentu wajar mempertanyakan berapa sebenarnya harga satu bibit.
Berapa biaya produksinya? Berapa biaya pemeliharaan? Apakah terdapat biaya sertifikasi? Berapa biaya distribusi? Dan berapa nilai masing-masing komponen pekerjaan?
Pertanyaan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui nilai total kontrak, tetapi juga memahami bagaimana anggaran negara digunakan.
Jangan Hanya Menambah Bibit, Harga Kelapa Juga Harus Diperhatikan
Program pengembangan tanaman kelapa tentu dapat menjadi langkah positif jika diarahkan untuk memperkuat sektor perkebunan masyarakat.
Namun, persoalan petani Natuna saat ini bukan hanya mengenai jumlah tanaman.
Jika harga kelapa telah turun dari sekitar Rp5.000 menjadi Rp1.200 per butir, maka pemerintah juga perlu memikirkan rantai pemasaran dan nilai tambah komoditas kelapa.
Petani membutuhkan pasar yang jelas, harga yang layak, akses pengolahan, kepastian pembeli serta dukungan terhadap hilirisasi.
Sebab, akan menjadi persoalan baru apabila pemerintah berhasil menanam puluhan ribu bibit kelapa, tetapi ketika tanaman tersebut mulai berproduksi beberapa tahun mendatang, petani kembali menghadapi masalah yang sama berupa harga jual yang rendah.
Program pengembangan kelapa idealnya tidak berhenti pada penyediaan bibit, tetapi juga menjawab persoalan dari hulu hingga hilir.
Publik Berhak Mengetahui
Dengan anggaran mencapai Rp1.481.313.490, transparansi menjadi bagian penting dalam program ini.
Masyarakat Natuna layak mendapatkan informasi mengenai sumber dan spesifikasi bibit, harga satuan, rincian kontrak, biaya produksi, sertifikasi, distribusi, lokasi penanaman, jumlah penerima manfaat, serta penggunaan pupuk organik.
Begitu pula dengan perbedaan informasi mengenai luas program yang sebelumnya disebut 500 hektare dan kemudian dijelaskan sekitar 350 hektare. Perbedaan tersebut perlu diperjelas agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Lebih jauh, pemerintah juga perlu menjelaskan indikator keberhasilan program.
Apakah keberhasilan hanya diukur berdasarkan jumlah bibit yang disalurkan?
Ataukah pemerintah akan memantau tingkat hidup tanaman, luas kebun yang berhasil dikembangkan, produktivitas tanaman, harga jual hasil panen, hingga peningkatan pendapatan petani?
Sebab, keberhasilan program pertanian bukan hanya soal berapa banyak bibit dibagikan, tetapi apakah bantuan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kelapa Murah, Bibit Selangit
Di tengah harga kelapa yang dikeluhkan petani berada di kisaran Rp1.200 per butir, muncul kontras dengan nilai paket produksi benih yang jika dihitung secara sederhana berada di kisaran Rp25 ribu per bibit.
Keduanya memang tidak bisa dibandingkan secara langsung karena memiliki fungsi dan komponen biaya yang berbeda. Namun, perbedaan angka tersebut tetap layak mendapatkan penjelasan yang transparan.
Publik tidak sedang mempertanyakan manfaat program pengembangan kelapa. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana anggaran Rp1,48 miliar tersebut memberikan manfaat nyata bagi petani.
Jika 38.500 bibit benar-benar disalurkan dan berhasil tumbuh, program tersebut diharapkan mampu menjadi investasi jangka panjang bagi perkebunan Natuna.
Tetapi pada saat yang sama, persoalan harga hasil panen juga tidak boleh diabaikan.
Jangan sampai pemerintah berhasil menambah luas tanaman kelapa, sementara ketika pohon-pohon tersebut mulai menghasilkan, petani kembali berhadapan dengan harga yang tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan.
Pada akhirnya, pertanyaan publik sederhana, ketika harga kelapa Natuna anjlok hingga sekitar Rp1.200 per butir, sementara anggaran produksi bibit mencapai ratusan juta rupiah, berapa sebenarnya harga satu bibit dan bagaimana pemerintah memastikan program senilai Rp1,48 miliar ini benar-benar berujung pada peningkatan kesejahteraan petani?
Hingga berita ini diterbitkan awak media ini masih berupaya menghubungi Kementan melalui Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Dinas Pertanian Propinsi Kepri hingga pemenang tender pihak ketiga CV Air Bunga mengenai berapa harga sebenarnya bibit Kelapa unggul dalam natuna (Arizki)
