Alreinamedia.com – Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat telah memutus akses 5,74 juta konten negatif sejak 20 Oktober 2024 hingga 15 November 2026. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan data itu saat meminta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) membantu masyarakat menghadapi risiko informasi digital, termasuk konten yang memanfaatkan isu agama.
Dari jutaan konten yang ditangani, sekitar 4,45 juta berkaitan dengan perjudian daring, 1,1 juta berupa pornografi, dan lebih dari 66 ribu lainnya mencakup penipuan. Meutya menyampaikan ajakan kepada FKUB saat membuka Konferensi Nasional IX FKUB 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa.
Ia menilai para pemuka agama dapat membantu warga memilah informasi dan mendorong komunikasi yang tidak merendahkan kelompok berbeda. Peran itu dinilai semakin dibutuhkan seiring pergeseran interaksi masyarakat ke internet; Meutya menyebut sekitar 98,5 persen penduduk Indonesia telah terhubung ke jaringan tersebut dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Meutya, informasi keliru yang dibalut sentimen keagamaan berisiko memicu diskriminasi dan kekerasan serta merusak hubungan antarwarga. Perkembangan kecerdasan artifisial juga memungkinkan orang membuat gambar, suara, maupun video palsu yang tampak meyakinkan, sehingga publik perlu memeriksa sumber dan kebenaran kabar sebelum menyebarkannya. Ia mengingatkan, masyarakat bisa tetap mempercayai kabar yang sudah dibantah karena tidak melakukan “cross-check”.
Data kerukunan menunjukkan capaian nasional berada di angka 77,89, tertinggi sejak pengukuran dimulai pada 2015. Namun, skor kebersamaan masih 65,49, jauh di bawah dimensi toleransi yang tercatat 88,82; Meutya mengatakan kegiatan yang mempertemukan warga perlu lebih sering dilakukan, sebab “di hati sudah ada rasa toleransi”.
Perlindungan anak juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Meutya menyebut PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau PP TUNAS, sebagai landasan pembatasan akses anak di bawah 16 tahun ke layanan digital berisiko tinggi, termasuk media sosial. Risiko yang disorot meliputi interaksi dengan orang tak dikenal, kecanduan, dan paparan materi yang tidak sesuai usia.
Meutya meminta FKUB turut mengedukasi orang tua dan anak tentang penggunaan teknologi secara sehat, sekaligus membantu warga mengenali penipuan daring. Ia menjelaskan agenda digital Komdigi mencakup pemerataan konektivitas, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan masyarakat. Tokoh agama, katanya, diharapkan menjadi penggerak ketahanan informasi dan etika komunikasi yang menghormati keberagaman.
















