Alreinamedia.com – Pertanyaan dan komentar warganet terkait perkara yang ditangani Ketua Pengadilan Militer II-06 Jakarta, Fredy Ferdian Isnartanto, tak hanya menghampiri dirinya. Ia mengatakan keluarganya, termasuk istri, juga menerima pertanyaan melalui media sosial saat perkara yang disidangkan menjadi perhatian publik.
Fredy menyampaikan pengalaman itu dalam pertemuan dengan Komisi Yudisial (KY) dan para hakim Pengadilan Militer II-06 Jakarta, Kamis (19/11/2026). Menurut dia, dampak aktivitas digital dapat meluas dari pembahasan perkara ke ranah pribadi. “Ternyata, istri saya juga ikut terkena dampaknya karena mendapat berbagai pertanyaan melalui media sosial,” ujar Fredy.
Ia meminta KY memperkuat advokasi serta perlindungan bagi hakim yang menghadapi serangan di ruang digital. Fredy juga mendorong edukasi publik agar respons terhadap proses peradilan tetap bertanggung jawab dan tidak menyasar kehidupan pribadi hakim.
Menanggapi tantangan tersebut, KY mendorong peningkatan literasi masyarakat sekaligus pengawasan yang melibatkan publik melalui program Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU). Abhan mengatakan program itu dirancang untuk mencegah pelanggaran perilaku dan mendukung keterbukaan persidangan, tanpa mengintervensi kewenangan hakim dalam menangani perkara.
Wakil Ketua KY Desmihardi menjelaskan, catatan pemantauan sidang dapat dipakai sebagai bahan pembanding ketika lembaganya menerima laporan masyarakat. Informasi tersebut membantu KY menilai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, termasuk cara hakim memimpin jalannya sidang dan menjaga ketertiban.
Pengawasan, kata Desmihardi, harus tetap berada di luar ranah pemeriksaan dan pemutusan perkara. “Kemandirian hakim itu adalah harga mati yang harus kita hormati. Kita tidak akan pernah masuk ke wilayah teknis yudisial,” tegasnya.
KY menilai pemantauan dapat membantu menjaga akuntabilitas sekaligus mempertahankan independensi hakim. Tantangan lain muncul ketika pembahasan di media sosial membentuk opini, menyebarkan potongan informasi persidangan tanpa konteks lengkap, atau beralih menjadi serangan terhadap pribadi hakim.

















