NTT – Program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakan program yang bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat.
Salah satu program BPJS Ketenagakerjaan ialah berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi NTT dan seluruh Pemerintah Kab/kota, KPU, Banwaslu, dan seluruh Stekholder terkait agar dapat memberikan jaminan perlindungan sosial kepada Petugas penyelenggara Pemilu.
Senin 07 Agustus 2023, Pukul 09.34 Wita, bertempat di ruang palacio III, lantai 1, Hotel Aston, jln.Timor Raya, Kec.Kelapa Lima, kota Kupang, BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Badan Keuangan Daerah Prov.NTT menggelar Rapat Koordinasi Penganggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan Optimalisasi PAD Antara Pemerintah Prov.NTT dan Pemerintah Kab/Kota.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekda Prov.NTT Kosmas Damianus Lana, Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTT Christian Natanael Sianturi, Kepala Kesbangpol Prov.NTT Yohanes Oktavianus, Kepala Badan Keuangan Daerah Prov.NTT Zakarias Moruk, Kepala Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Prov.NTT Alexon Lumba, Perwakilan Pemerintah Daerah Kab/Kota, Serta KPU dan Bawaslu Prov.NTT dan Kab/Kota.
Dalam momentum ini selain memberikan perlindungan kepada pekerja penyelenggara pemilu, hal yang disampaikan juga adalah berkaitan dengan Data Coverage Kepesertaan dari 22 Kab/Kota di NTT.
Data Coverage kepesertaan tersebut yang menunjukkan berapa banyak masyarakat yang sudah dilindungi di Prov.NTT oleh program dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Ada sebuah kerinduan buat diri saya, bahwa saya ingin mengajak Bapak/Ibu sekalian pemangku kepentingan untuk bisa menjadi saluran berkhat, memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja di lingkungan bapak/ibu, dan juga pekerja penyelenggara pemilu,” ungkap Christian Natanael Sianturi selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTT.
Christian pun menambahkan, “kita belajar dari pengalaman 2019 ada banyak penyelenggara pemilu yang tutup usia akibat kecapaian dan sebagainya, dimana mereka tidak mendapatkan jaminan yang pasti”.
“Dengan kita memberikan perlindungan kepada para penyelenggara pemilu, maka apabila terjadi sesuatu pada mereka, keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan jaminan berupa warisan termasuk beasiswa untuk 2 orang anak sampai ke tingkat Perguruan Tinggi,” tambah Christian.
Terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Coverage angkatan kerja, Christian mengatakan, “ada 624.319 jumlah Tenaga Kerja peserta aktif, dan 238.864 jumlah tenaga kerja NTT yang00 terdaftar Sentralisasi, total keseluruhan baru 38.66%, angka yang masih jauh dari rata – rata nasional”.
“Coverage kepesertaan Non ASN Se – NTT BPJS Ketenagakerjaan data per Juli 2023, sebanyak 40.63% jumlah Non ASN se – NTT yang terlindungi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ujar Christian.
Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung Program kerja Pemerintah Provinsi NTT diantaranya BPJS Tenagakerjaan sedang gencar – gencarnya melakukan kampanye namanya KERJA KERAS BEBAS CEMAS.
BPJS Ketenagakerjaan menyediakan manfaat JKM dan JKK untuk membantu penurunan tingkat kemiskinan dan stunting, serta peningkatan pendapatan masyarakat.
Ada pula manfaat Beasiswa untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas SDM melalui pendidikan, dalam hal ini membantu pekerja apabila terjadi resiko tutup usia maka anaknya bisa mendapatkan beasiswa pendidikan dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi.
Pembayaran manfaat program BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi NTT pada periode 2021 terdapat 22.008 kasus total pembayaran 278 Miliar, periode 2022 terdapat 29.466 kasus total pembayaran 381 Miliar, dan periode 2023 hingga bulan juli terdapat 15.380 kasus dengan total pembayaran 229 Miliar.
Sedangkan untuk beasiswa yang tersalurkan di Provinsi NTT sebanyak 1.168 Anak dengan total keseluruhan 2,9 Miliar.
“Merefleksi pemilu 2019 ada sebanyak 894 petugas KPPS mengalami resiko tutup usia, ini menjadi keprihatinan kita untuk kita antisipasi supaya hal ini tidak terulang,” jelas Christian.
Tambah Christian, jika terjadi hal yang sama maka setidaknya keluarga yang ditinggalkan tidak harus kehilangan harapan.
Ditempat yang sama dan waktu yang berbeda Sekda Prov.NTT Kosmas Damianus Lana pun mengatakan, “hal – hal yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan nantinya kita akan masukkan sebagai salah satu bagian penting dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah”.
“Memang ada kejadian tahun 2019, tentu kita tidak mengharapkan hal itu terjadi di tahun 2024, tetapi sebagai langkah antisipasi saya kira ini sangat – sangat diperlukan,” jelas Kosmas.
Penulis: Marcho
