Scrool Untuk Baca Berita
DPRD BATAM

Pansus DPRD Batam Gesa Pembahasan Ranperda Ketertiban Umum, Anwar Anas: Perkuat Aspek Penegakan Hukum

×

Pansus DPRD Batam Gesa Pembahasan Ranperda Ketertiban Umum, Anwar Anas: Perkuat Aspek Penegakan Hukum

Sebarkan artikel ini

BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat terus menggesa pembahasan regulasi tersebut. Berbagai substansi dalam rancangan peraturan itu terus diperdalam guna menghasilkan aturan yang mampu menjawab kebutuhan dan dinamika kehidupan masyarakat Kota Batam.

Pada Senin (16/11/2028), Pansus kembali menggelar rapat pembahasan bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Anwar Anas, serta diikuti sejumlah anggota Pansus.

Dari pihak Pemko Batam, rapat tersebut dihadiri perwakilan Bagian Hukum Setdako Batam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Sosial. Kehadiran sejumlah instansi tersebut diperlukan untuk memberikan masukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga materi Ranperda dapat disusun secara komprehensif dan implementatif.

Ketua Pansus Anwar Anas mengatakan, pembahasan terus difokuskan pada penyempurnaan sejumlah substansi, baik yang berkaitan dengan penyempurnaan ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum maupun penambahan sejumlah pengaturan baru yang mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Baca Juga :  DPRD Batam Hadiri Ranwal RPJPD Kota Batam 2025-2045

Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, perkembangan kehidupan masyarakat dan berbagai persoalan ketertiban yang muncul saat ini membutuhkan pengaturan yang lebih relevan, termasuk menyangkut efektivitas penerapan aturan serta aspek penegakan hukumnya.

“Banyak aspirasi yang masuk agar Perda yang mengatur ketertiban dalam masyarakat ini memiliki daya jangkau dan kekuatan penerapan yang lebih baik. Karena itu, kami terus mendalami setiap substansi, terutama sejauh mana aspek penegakan hukum dapat diperkuat melalui regulasi ini,” ungkap Anwar.

Beliau menegaskan, penyusunan Ranperda ini tidak sekadar melakukan pembaruan terhadap aturan lama, tetapi juga menjadi momentum untuk memperjelas ketentuan, memperkuat landasan hukum bagi aparat pelaksana, serta memberikan kepastian bagi masyarakat. “Kita ingin aturan ini nantinya tidak hanya bagus secara normatif, tetapi juga bisa dilaksanakan secara efektif di lapangan. Harus ada kejelasan mengenai apa yang menjadi kewajiban masyarakat, apa yang menjadi kewenangan pemerintah, serta bagaimana mekanisme penegakan ketentuannya,” jelasnya.

Baca Juga :  DPRD Kota Batam Serahkan Santunan untuk Korban Longsor Tiban

Anwar menambahkan, sinergi antara Pansus dan jajaran Pemko Batam menjadi bagian penting dalam proses pembahasan. Dengan melibatkan instansi teknis terkait, setiap ketentuan yang dirumuskan diharapkan tidak tumpang tindih dengan regulasi lainnya dan dapat diterapkan sesuai kondisi serta kebutuhan Kota Batam. Pansus pun berkomitmen melanjutkan pembahasan secara intensif hingga seluruh materi Ranperda benar-benar matang. Dengan demikian, regulasi yang nantinya ditetapkan diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat dalam mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di Kota Batam.(*)

Baca Berita Lainnya di Google News.