Scrool Untuk Baca Berita
Nasional

KY Siapkan Pola Pemantauan Sidang Terstruktur Bersama PN Jakarta Pusat

×

KY Siapkan Pola Pemantauan Sidang Terstruktur Bersama PN Jakarta Pusat

Sebarkan artikel ini
Pemantauan sidang KY bersama PN Jakarta Pusat melalui program PERANTAU
KY Siapkan Pola Pemantauan Sidang Terstruktur Bersama PN Jakarta Pusat

Alreinamedia.com – Catatan langsung petugas pemantau dapat membantu Komisi Yudisial (KY) menilai laporan masyarakat mengenai perilaku hakim di persidangan. Untuk memperkuat fungsi itu sekaligus mencegah tekanan terhadap hakim, KY bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat melalui program Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU), yang dibahas pada Kamis (19/11/2026).

Wakil Ketua KY Desmihardi mengatakan, kehadiran pemantau bukan untuk mengintervensi pemeriksaan perkara, melainkan menjaga proses persidangan dari campur tangan pihak-pihak terkait maupun pihak lain. “Pada prinsipnya, pemantauan yang dilakukan oleh KY itu adalah menjaga Bapak dan Ibu Hakim dari intervensi-intervensi para pihak maupun pihak lain terhadap berjalannya proses persidangan,” ujarnya di hadapan para hakim PN Jakarta Pusat.

Permohonan agar KY memantau sidang selama ini datang dari pihak yang berperkara ataupun pengadilan, terutama untuk perkara yang menyita perhatian publik. PERANTAU ditujukan untuk merapikan pelaksanaan pemantauan melalui komunikasi yang lebih terarah antara petugas KY dan pengadilan, bukan sekadar mengandalkan respons setelah persoalan muncul.

Baca Juga :  Inilah Keppres 19/2022 tentang TGIPF Tragedi Kanjuruhan

Catatan yang dihimpun selama pemantauan dapat menjadi bahan pembanding ketika KY menerima pengaduan terkait jalannya persidangan. Pengamatan langsung itu memberikan gambaran faktual, sehingga penilaian atas dugaan pelanggaran perilaku hakim dapat mempertimbangkan lebih dari keterangan pihak pelapor.

Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Abhan, menyebut PERANTAU sebagai kerangka untuk membangun tata kerja pemantauan yang lebih teratur, bukan praktik yang sepenuhnya baru. Menurut dia, pengawasan diarahkan untuk mencegah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebelum terjadi. “Orientasi pengawasan kami adalah pada pencegahan, bukan penindakan. Sebisa mungkin kita melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran kode etik, perilaku, dan performa hakim,” tegasnya.

Baca Juga :  Warga Keluhkan Lambatnya Perbaikan Kabel SKU Listrik PLN ULP Selat Panjang yang Rusak di Meranti

Untuk menjalankan skema tersebut, kedua lembaga perlu membahas tata operasional, termasuk akses petugas ke persidangan dan fasilitas yang dibutuhkan. Pengaturan yang jelas diperlukan agar pemantauan berlangsung profesional dan proporsional. Petugas KY dapat mencatat fakta yang terjadi di ruang sidang, tetapi tidak memiliki kewenangan mengambil alih pemeriksaan ataupun memengaruhi putusan majelis hakim.

Ketua PN Jakarta Pusat Husnul Khotimah menyambut positif penguatan hubungan kerja dengan KY. Ia mengusulkan komunikasi berkala, antara lain melalui pertemuan setiap enam bulan, untuk meninjau pelaksanaan pemantauan dan mendiskusikan kebutuhan masing-masing lembaga. KY juga menyiapkan pemantauan sidang di tengah tekanan digital terhadap hakim. Melalui pola yang lebih konsisten, PERANTAU diharapkan mendukung penjagaan perilaku hakim dan independensi peradilan tanpa mengurangi kewenangan pengadilan.

Baca Berita Lainnya di Google News.

Jadikan Alreina Media sumber pilihan di Google
Lanjut
alreinamedia.com Bukan Sekedar Berita
SPACE AVAILABLE Pasang Iklan
Sekarang
Hubungi Kami:
0852 1718 2021
[email protected]