Pernyataan Menteri Keuangan tentang Dana Rp234 Triliun yang Mengendap di Daerah
Langit Jakarta tampak tenang pagi itu ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berdiri tegak di halaman Gedung A.A. Maramis, Jakarta Pusat. Dengan suara tegas dan nada penuh keyakinan, ia kembali menegaskan sesuatu yang telah mengguncang banyak ruang rapat pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Data uang sebesar Rp234 triliun milik pemerintah daerah yang mengendap di bank benar adanya. Purbaya berbicara tanpa ragu. Ia tahu, pernyataannya telah memicu gelombang protes dari berbagai penjuru nusantara, namun baginya, data adalah kebenaran yang tak bisa ditawar.
“Kementerian Keuangan bekerja dengan data dan logika. Ketika kami bicara tentang dana Rp234 triliun di daerah, banyak sekali yang protes, bahkan ada yang menyalahkan Kemenkeu dengan tudingan data tidak akurat,” ujar Purbaya lantang di hadapan para pegawai dan tamu undangan pada Upacara Hari Oeang ke-79, Kamis (30/10/2025).
Ia berhenti sejenak, lalu menatap barisan pegawainya. “Tapi kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali,” lanjutnya, menegaskan kredibilitas Kemenkeu.
Menurut Purbaya, data tersebut bukan karangan, melainkan hasil kerja sistematis dan akuntabel tanggung jawab penuh dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani. Ia menyebut bahwa di Kementerian Keuangan, setiap angka diuji dan diverifikasi berulang kali, karena satu data bisa memengaruhi arah kebijakan nasional.
Di hadapan bawahannya, Purbaya juga memberi pesan tajam yang sarat makna:
“Pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau kita alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat.”
Purbaya menegaskan pentingnya pengecekan ganda agar setiap rupiah dalam APBN digunakan tepat waktu dan tepat sasaran. “Kita tidak boleh main-main dengan anggaran negara,” imbuhnya.
Sebelumnya, Purbaya mengutip data Bank Indonesia (BI) yang mencatat uang pemerintah daerah senilai Rp234 triliun mengendap di perbankan per September 2025. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa data simpanan itu bersumber dari laporan seluruh kantor bank di Indonesia. Setiap laporan diverifikasi secara ketat sebelum diumumkan ke publik memastikan validitasnya tidak diragukan.
Namun, publikasi angka fantastis itu langsung mengundang reaksi keras dari sejumlah kepala daerah. Salah satunya datang dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang membantah keras data tersebut. Menurut Bobby, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik Pemprov Sumut saat ini hanya sekitar Rp990 miliar, bukan Rp3,1 triliun seperti disebut Purbaya.
Meski protes bermunculan, Purbaya tidak bergeming. Ia tetap pada pendiriannya: data tidak bisa ditawar dan transparansi adalah bagian dari tanggung jawab negara. Di balik wajah tenangnya, tampak jelas pesan yang ingin ia sampaikan kepada seluruh jajaran birokrasi bahwa uang rakyat harus bergerak, bukan mengendap.
