Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menginisiasi sebuah pertemuan yang mempertemukan berbagai tokoh penting di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Acara yang berlangsung pada Jumat, 30 Januari 2026, ini menarik perhatian karena dihadiri oleh sejumlah individu yang sebelumnya kerap diasosiasikan sebagai pihak “oposisi” pemerintah. Namun, pandangan ini dibantah oleh beberapa pihak yang hadir, yang lebih melihatnya sebagai forum dialog konstruktif antara pemerintah dan para pakar.
Diskusi Mendalam di Kertanegara
Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih empat setengah jam, dari pukul 16.30 WIB hingga 21.00 WIB, diawali dengan pemaparan komprehensif dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam paparannya yang memakan waktu sekitar 40 menit, Presiden menyampaikan berbagai program prioritas pemerintah serta strategi untuk mengamankan dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam Indonesia.
Salah satu poin krusial yang diangkat Presiden Prabowo adalah komitmennya dalam menghadapi oligarki demi penyelamatan sumber daya alam. Ia menyatakan keseriusannya dalam upaya ini, bahkan mengakui adanya potensi perlawanan dari pihak oligarki yang bisa saja berupaya menggoyahkan ekonomi nasional dan menjerumuskan Indonesia ke dalam krisis. Namun, Presiden Prabowo menegaskan ketidakgentarannya dalam menghadapi tantangan tersebut.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menjelaskan alasannya bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meskipun alasan spesifiknya tidak diingat secara rinci oleh para tamu, Presiden menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia bersifat kondisional. Jika di kemudian hari Dewan Perdamaian tersebut terbukti lebih banyak membawa mudarat bagi warga Palestina dan Gaza, Indonesia memiliki opsi untuk menarik diri.
Pembahasan juga menyentuh isu reformasi kepolisian serta hasil-hasil penting yang dicapai dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss.
Perspektif Para Tokoh yang Hadir
Para tokoh yang diundang, yang beberapa di antaranya kerap disebut sebagai oposisi, justru melihat pertemuan ini sebagai kesempatan berharga untuk bertukar pikiran dan memberikan masukan kepada pemerintah. Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), secara tegas menyatakan bahwa pelabelan “oposisi” bagi para tamu yang hadir tidaklah tepat. Ia menyoroti kehadiran peneliti utama politik dari BRIN, Siti Zuhro, sebagai salah satu bukti bahwa forum ini lebih bersifat inklusif.
Selain Abraham Samad dan Siti Zuhro, pertemuan ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka lainnya, termasuk:
- Said Didu: Mantan Sekretaris Kementerian BUMN.
- Susno Duadji: Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.
- Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim: Mantan Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA).
Dari pihak pemerintah, pertemuan ini dihadiri oleh:
- Sjafrie Sjamsoeddin: Menteri Pertahanan.
- Sugiono: Menteri Luar Negeri.
- Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pun turut mengklarifikasi, menyatakan bahwa tidak ada tamu yang hadir sebagai oposisi. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo terbuka untuk berdialog dan menerima masukan dari berbagai tokoh masyarakat.
Kontribusi dalam Pemberantasan Korupsi
Salah satu agenda penting yang dibahas adalah pemberantasan korupsi. Abraham Samad mempresentasikan pandangannya mengenai kondisi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Indonesia yang masih memprihatinkan. Ia merujuk pada laporan Transparency International tahun 2025 yang menempatkan Indonesia pada skor 37 dari skala 100 untuk IPK tahun 2024.
Abraham Samad kemudian menawarkan peta jalan dan strategi konkret untuk meningkatkan IPK Indonesia. Ia menyoroti pentingnya implementasi empat poin krusial yang termuat dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Keempat poin tersebut adalah:
- Foreign Bribery (Penyuapan Pejabat Asing): Isu ini berkaitan dengan praktik suap yang ditujukan kepada pejabat di negara lain, yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis dan kebijakan internasional.
- Illicit Enrichment (Peningkatan Harta Kekayaan yang Tidak Sah): Fokus pada penumpukan kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Abraham menekankan bahwa perbaikan pada area ini sangat vital untuk mendukung upaya pemulihan aset dan memerlukan undang-undang perampasan aset yang kuat.
- Trading Influence (Perdagangan Pengaruh): Merujuk pada praktik penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak lain.
- Commercial Bribery (Suap di Sektor Swasta): Berkaitan dengan praktik suap dalam transaksi komersial antar perusahaan atau antara perusahaan dengan individu.
Abraham Samad menegaskan bahwa keempat isu ini merupakan agenda internasional yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi secara global.
Pertemuan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dialog yang terbuka dan konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya memiliki pandangan berbeda. Forum seperti ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan para pakar demi kemajuan bangsa.
