Alreinamedia.com-Natuna, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menghasilkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) dalam beberapa tahun terakhir, mencakup pengelolaan keuangan, lalu lintas, perikanan, hingga program pembangunan. Namun, publik patut bertanya, sejauh mana regulasi-regulasi ini benar-benar dijalankan secara nyata di lapangan?
Fakta yang mencuat di tengah masyarakat, menunjukkan bahwa banyak Perda yang tampaknya hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam implementasi. Sosialisasi minim, pengawasan tidak efektif, dan sanksi yang tidak ditegakkan telah membuat sebagian besar Perda kehilangan daya gigitnya.
Perda seyogianya menjadi alat transformasi sosial dan penataan kehidupan publik. Namun jika regulasi hanya sebatas dokumen hukum yang ditandatangani dan kemudian dilupakan, maka pemerintah daerah justru mempermalukan dirinya sendiri. Sebab, penegakan hukum yang inkonsisten hanya akan melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan daerah.
Kita Ambil contoh Perda Sarang Burung walet dan Restirbusi Dalam kenyataannya, pelanggaran masih kerap terjadi dari tata letak pembangunan yang tidak mendasar hingga implementasi yang belum berjalan, lalu di mana peran aparat Satpol PP selaku penegak perda dalam menindak pelanggaran ini?
Apakah Satpol PP hanya menjadi penjaga dari Rumah Para Pejabat ataupun hanya sebagai simbol seorang penagak Perda yang selama ini hadir tanpa kurangnya penegakan. Lantas untuk apa perda yang disusun hingga mengeluarkan Anggaran Daerah yang begitu besar ?
Pemerintah Kabupaten dan DPRD Natuna perlu menjawab dengan tindakan, bukan sekadar retorika. Setiap Perda harus memiliki peta jalan pelaksanaan yang jelas, ditopang oleh anggaran memadai, sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem pelaporan yang transparan. Jika perlu, bentuk tim independen pengawas implementasi Perda agar tidak terjadi bias atau konflik kepentingan.
Penegakan Perda tidak bisa ditunda atau dipilih berdasarkan kepentingan politik. Bila pemerintah serius membangun daerah, maka Perda harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Jika tidak, maka semua proses legislasi daerah akan menjadi sekadar formalitas birokrasi indah dalam naskah, mandul dalam kenyataan.
Natuna tidak kekurangan regulasi. Yang kita butuhkan hari ini adalah kemauan politik dan integritas untuk menegakkannya. Karena masyarakat tidak menuntut hukum yang banyak, tetapi hukum yang adil dan dijalankan dengan konsisten.
