Politik

Soal Setop Impor, Tim Jokowi Minta Prabowo Tak Umbar Janji

×

Soal Setop Impor, Tim Jokowi Minta Prabowo Tak Umbar Janji

Sebarkan artikel ini

Alreinamedia, Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin merespons umbar janji di kampanye yang disampaikan Prabowo Subianto soal swasembada pangan. Sebelumnya, Prabowo menyebut jika ia menang, pemerintahannya akan menolak impor dan memilih berdiri di atas kaki sendiri.

Juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily mengatakan Prabowo tak perlu mengumbar janji anti-impor jika realitas publik tidak mendukung. Menurut dia, impor bukan hal yang salah asalkan tidak menyengsarakan rakyat.

“Clear, saya kira, jangan alergi terhadap impor,” kata Ace saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (5/11).

Jika berbicara semangat kedaulatan pangan, kata Ace, pemerintah saat ini sudah sangat serius. Pemerintah dinilai sudah sangat berperan menjaga ketopangan pangan kita agar dapat betul-betul memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Perlu disadari bahwa ada alasan tertentu yang memaksa kita harus melakukan impor pangan,” kata Ace.

Sejumlah alasan impor, kata Ketua DPP Partai Golkar itu, pertama, memang ketersediaan stok beras dalam negeri dan kebutuhan masyarakat yang tak seimbang. Kedua, lantaran perilaku pelaku ekonomi, pelaku dagang, pasar, juga kerapkali spekulan yang selalu memainkan stok beras.

“Artinya, pemerintah bukan tanpa alasan melakukan impor,” ujarnya.

Kata dia, dengan impor, justru akan semakin menjaga konsumen menjangkau harga pangan. Impor adalah hal lumrah, selagi harga pangan di tingkat petani tetap terjaga.

Mengenai kutipan Proklamator Bung Karno yang dipinjam Prabowo ‘Berdiri di atas kaki sendiri’, TKN Jokowi mengaku tak mempersoalkan. Menurut dia, secara nilai apa yang diajarkan Bung Karno sifatnya universal.

“Oleh karena itu wajar saja meminjam kutipan tersebut,” ucapnya.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan membawa masyarakat Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri dengan menjalankan swasembada pangan, energi hingga air.

“Saya bersaksi di sini kalau Insya Allah saya menerima amanah rakyat indonesia, saya akan bikin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri!” kata Prabowo dalam Deklarasi Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi (Koppasandi) di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Minggu (4/11).

Baca Juga :  SBY Tak Ingin Terus Dikaitkan dengan Proyek Hambalang, 10 Tahun Tahan Emosi

Dalam arti lain, Prabowo mengatakan tidak akan melakukan impor baik di bidang pangan, energi hingga air.

“Kita tidak akan impor apa-apa saudara-saudara sekalian! Kita harus dan kita mampu swasembada pangan! Mampu! Kita juga harus dan mampu swasemabda energi, swasembada bahan bakar,” katanya.

Timses Jelaskan soal Janji Setop Impor

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji tidak akan impor apapun jika terpilih menjadi presiden pada pilpres 2019. Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menjelaskan janji setop impor tersebut terkait komoditas.

Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan komoditas seperti beras, jagung, singkong, tebu, dan garam seharusnya bisa dimaksimalkan produksinya di dalam negeri.

“Jadi yang dimaksud Pak Prabowo tidak impor sama sekali itu terkait dengan komoditi dan produk primer yang seharusnya bisa kita maksimalkan di dalam negeri,” kata Dahnil kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/11).

Prabowo menyatakan tak akan melakukan impor baik di bidang pangan hingga energi. Dia berjanji membawa masyarakat Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dengan menjalankan swasembada pangan maupun energi.

“Kita tidak akan impor apa-apa saudara-saudara sekalian! Kita harus dan kita mampu swasembada pangan! Mampu! Kita juga harus dan mampu swasembada energi, swasembada bahan bakar,” kata Prabowo.

Dahnil mengatakan langkah awal untuk mewujudkan swasembada atau kedaulatan pangan hingga energi tersebut dimulai dengan melakukan revitalisasi sektor pertanian.

“Seratus hari pemerintahan Pak Prabowo dan Sandi akan mempersiapkan jalan menuju revitalisasi pertanian menuju kedaulatan pangan dan energi,” kata Dahnil.

Dia menyebut proses untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi ini dimulai sejak awal pemerintahan Prabowo-Sandi. Dahnil menyatakan janji Prabowo itu tak akan menjadi dokumentasi atau pidato kosong seperti pemerintahan saat ini yang berjanji tak akan pernah impor lagi.

Baca Juga :  KPK Serahkan Aset Rampasan Senilai Rp16,25 Miliar ke Pemkab Hulu Sungai Utara untuk Kepentingan Publik

“Namun faktanya sejak awal pemerintah (Jokowi-JK) sudah salah jalan,” ujarnya.

Menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu, Prabowo memiliki kalkulasi menuju swasembada pangan. Dahnil menyebut Prabowo-Sandi dapat mewujudkan janjinya itu dalam waktu tiga tahun bila prosesnya sudah dimulai sejak awal pemerintahan nanti.

Dahnil melanjutkan rencana mewujudkan kedaulatan pangan ini ‘setali tiga uang’ dengan janji kedaulatan energi. Kata dia, mantan Danjen Kopassus itu bakal mempersiapkan jalan menuju energi terbarukan.

Sejak awal, kata Dahnil, Prabowo selalu menyampaikan kompetisi antar-negara di masa yang akan datang adalah masalah pangan dan energi. “Negara yang memiliki kedaulatan pangan dan energi bisa menguasai ekonomi dunia,” ujar Dahnil.

Sementara itu Juru Bicara Prabowo-Sandi, Siane Indriani mengatakan salah satu langkah dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), profesionalisme, serta komitmen para pemangku kepentingan.

“Kebijakan impor seringkali sarat muatan dan kepentingan tertentu,” ujar Siane.

Siane mengklaim pemerintah saat ini salah mengelola kekayaan Indonesia yang begitu melimpah. Menurut dia, kebijakan impor yang dilakukan pemerintah sarat kepentingan oknum pejabat. Dia menduga ada imbalan yang diberikan kepada oknum-oknum tertentu.

“Itu yang bikin Pak Prabowo gemas. Kalau dikelola secara profesional dengan kekayaan alam melimpah seperti ini Indonesia enggak perlu impor,” kata dia.

Siane menambahkan janji swasembada pangan hingga energi merupakan komitmen jangka panjang Prabowo dan Sandi. Dia menilai cita-cita tersebut memang bukan pekerjaan ringan, sehingga dibutuhkan kerja keras semua pihak terkait.

“Tapi memang bukan pekerjaan ringan. Karena perlu kerja keras semua pihak,” ujarnya. (am/cnn indonesia)