Menjaga Laut, Membangun Pariwisata Berkelanjutan: Fondasi Masa Depan Indonesia
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan bahari yang luar biasa. Keindahan bawah laut, garis pantai yang memukau, dan keanekaragaman hayati laut menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun internasional. Namun, potensi besar ini kini semakin diarahkan untuk menjadi fondasi pariwisata yang berkelanjutan, dengan fokus utama pada kelestarian ekosistem laut dan pengelolaan sampah yang terpadu.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, pada pembukaan Bali Ocean Days 2026 di Jimbaran. Beliau menekankan bahwa masa depan pariwisata Indonesia sangat bergantung pada kesehatan ekosistem laut. Pendekatan baru ini tidak lagi hanya mengejar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, melainkan bergeser pada dampak nyata yang positif bagi lingkungan laut dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Pariwisata Indonesia tidak lagi mengejar jumlah kunjungan, tetapi dampak nyata bagi ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar Ni Luh Puspa. Pernyataan ini mengindikasikan pergeseran paradigma yang signifikan dalam pengelolaan pariwisata nasional.
Landasan Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan
Pergeseran fokus ini didukung oleh landasan hukum yang kuat. Kebijakan pariwisata berkelanjutan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS). Kedua peraturan ini secara jelas mengamanatkan adanya keseimbangan antara pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, dan pencapaian manfaat ekonomi jangka panjang.
Lebih lanjut, implementasi kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021. Peraturan ini mengadopsi standar internasional dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan prinsip-prinsip yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengadopsian standar global ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyelaraskan praktik pariwisata nasional dengan praktik terbaik di tingkat dunia.
SERTIDEWI: Mendorong Desa Wisata dan Destinasi Berkelanjutan
Untuk mewujudkan visi pariwisata berkelanjutan, pemerintah melalui program SERTIDEWI telah melakukan sertifikasi terhadap puluhan desa wisata dan destinasi berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia. Program ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Melalui sertifikasi ini, diharapkan desa-desa wisata dan destinasi yang ada dapat menerapkan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan, pelestarian budaya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini mencakup pengelolaan sampah yang baik, penggunaan energi terbarukan, serta pelibatan masyarakat dalam seluruh proses pengembangan pariwisata.
Ekonomi Biru: Pemanfaatan Laut yang Bertanggung Jawab
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa juga menyoroti pentingnya “ekonomi biru” sebagai strategi nasional. Ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab tanpa merusak ekosistem. Konsep ini sangat relevan bagi Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan, selain pariwisata bahari.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari yang sangat besar. Sektor ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Data dari kementerian menunjukkan bahwa ekonomi bahari telah menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada tahun 2024, yang berasal dari ribuan desa pesisir yang aktif mengembangkan sektor pariwisata. Angka ini mencerminkan potensi ekonomi yang luar biasa dari pemanfaatan laut secara bijak.
Tantangan Limbah Laut dan Solusi Kolaboratif
Meskipun potensi bahari sangat menjanjikan, Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait limbah laut. Sampah plastik dan limbah lainnya yang mencemari lautan menjadi ancaman nyata bagi ekosistem laut dan keindahan destinasi wisata.
Menyadari kompleksitas masalah ini, diperlukan kolaborasi yang erat antar berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi krusial untuk menyusun dan melaksanakan aksi bersih laut serta program edukasi masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menekan timbulan sampah dari sumbernya (hulu) hingga ke tahap pengelolaan akhir (hilir).
Presiden Republik Indonesia juga memberikan perhatian khusus terhadap isu pengolahan sampah. Salah satu proyek strategis yang akan dimulai pada Maret 2026 adalah proyek waste-to-energy di Bali. Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif untuk mengolah sampah menjadi energi, sekaligus mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau mencemari lingkungan.
Ajakan Kolaborasi untuk Masa Depan Pariwisata
Menjelang penutupan forum Bali Ocean Days 2026, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa kembali menekankan urgensi pengolahan sampah demi kelestarian ekosistem laut dan masa depan pariwisata Indonesia. Beliau menutup forum dengan pesan kuat tentang pentingnya kolaborasi.
“Ekosistem laut dan pengolahan sampah adalah tanggung jawab bersama demi pariwisata Indonesia yang berkelanjutan,” tegasnya. Pesan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan upaya menjaga laut dan mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas.
Dengan pengelolaan yang bijak dan kolaborasi yang kuat, Indonesia dapat terus memanfaatkan potensi baharinya untuk kesejahteraan bangsa, sambil memastikan kelestarian alam laut untuk generasi mendatang.
