Mengawal Pemerintahan yang Akuntabel: Peran DPRD Jabar dalam Pengawasan Program Publik
Tasikmalaya, 31 Januari 2026 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Drs. H. Yod Mintaraga, MA, secara konsisten menjalankan perannya dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa program-program pemerintah yang diluncurkan untuk tahun anggaran 2026 berjalan optimal dan benar-benar menyasar serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Kegiatan pengawasan yang diselenggarakan kali ini bertempat di Kantor DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya, yang berlokasi di Jalan Cipicung, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung. Acara yang dikemas dalam suasana santai namun tetap padat makna ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPD Partai Golkar, para kader partai, simpatisan, serta masyarakat umum yang peduli terhadap jalannya roda pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, H. Yod Mintaraga menekankan bahwa pengawasan merupakan salah satu tugas dan fungsi fundamental yang diemban oleh setiap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Melalui forum-forum seperti ini, ia berupaya keras untuk memverifikasi dan memastikan bahwa setiap program pemerintah telah memberikan dampak positif yang nyata dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.
Dialog Interaktif: Jembatan Aspirasi dan Solusi
Lebih dari sekadar pemaparan program, kegiatan ini juga dirancang sebagai ajang dialog interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan dan masukan. Berbagai isu penting diangkat oleh warga, mencakup dua area krusial: layanan pendidikan dan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pendidikan yang Lebih Merata: SMA Negeri di Bungursari Terwujud
Terkait isu pendidikan, H. Yod Mintaraga menyampaikan bahwa pihaknya seringkali menerima keluhan dari warga Kecamatan Bungursari mengenai minimnya akses terhadap Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri di wilayah mereka. Menanggapi hal ini, ia dengan bangga mengumumkan bahwa kini SMAN 11 telah resmi berdiri di Kecamatan Bungursari.
“Alhamdulillah, sekarang di Bungursari sudah ada SMAN 11. Mudah-mudahan masyarakat tidak kebingungan lagi ketika memasuki tahun pelajaran baru,” ujar H. Yod, disambut tepuk tangan hadirin.
Beliau juga tidak lupa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah tersebut. Pengawasan kolektif ini diharapkan dapat menjamin bahwa seluruh proses penerimaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga tercipta keadilan bagi semua calon siswa.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Pengawasan Menyeluruh dari Hulu ke Hilir
Beralih ke Program Makan Bergizi Gratis (MBG), H. Yod Mintaraga menjelaskan bahwa DPRD telah melakukan upaya pengawasan yang komprehensif. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penetapan sasaran penerima program agar tepat sasaran, pemeriksaan kelayakan dan kualitas konsumsi makanan yang disajikan, hingga memastikan keterlibatan tenaga kerja lokal. Prioritas utama dalam rekrutmen tenaga kerja untuk dapur MBG adalah warga yang berasal dari lingkungan sekitar dapur tersebut.
Untuk pelaksanaan teknis di lapangan, H. Yod menambahkan bahwa program ini berada di bawah kepemimpinan aparat TNI, khususnya melalui peran Babinsa (Bintara Pembina Desa). Keterlibatan TNI diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan dan kelancaran operasional program.
Hak Masyarakat untuk Melapor dan Berkontribusi
H. Yod Mintaraga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk melaporkan setiap temuan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika ditemukan adanya menu makanan yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar gizi yang seharusnya, masyarakat diimbau untuk segera berkoordinasi dan melaporkannya kepada pihak SPPG (Satuan Pelaksana Program Gerakan).
Lebih lanjut, ia menekankan betapa pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemenuhan kebutuhan program MBG. Hal ini penting agar program tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah, yang berpotensi menimbulkan biaya tambahan dan keterlambatan distribusi.
Menurut pandangannya, program MBG seharusnya dapat menjadi sebuah peluang emas untuk meningkatkan perekonomian warga setempat. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan masyarakat secara aktif sebagai pemasok bahan baku pangan yang dibutuhkan untuk program ini. Dengan demikian, dana yang dialokasikan untuk program MBG dapat berputar dan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.
“Kami berharap masyarakat dapat berperan aktif dan memanfaatkan program MBG ini untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan,” pungkasnya.
Melalui penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang berkelanjutan seperti ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan akan semakin meningkat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam setiap aspek pembangunan daerah juga akan semakin terdorong, menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah dan rakyat demi kemajuan Jawa Barat.
