Alreinamedia.com-Natuna, Ada yang ganjil dalam konstelasi politik Natuna pasca Pilkada dan Pileg terakhir. Partai Gerindra, yang secara nasional tengah berada di puncak kekuasaan bersama Prabowo Subianto, justru terlihat “tumpul” di dalam tubuh pemerintahan Kabupaten Natuna. Padahal di level elektoral, kontribusi Gerindra dalam mengantarkan kekuatan politik ke tampuk kekuasaan tidak bisa dianggap remeh.
Namun kini, setelah kursi-kursi kekuasaan terisi dan jabatan-jabatan strategis dibagikan, partai berlambang kepala Garuda ini justru seolah-olah jadi penonton di rumah sendiri. Tidak ada posisi kunci yang menunjukkan kehadiran nyata Gerindra dalam pemerintahan Jarmin.
Bahkan isu-isu pengambilan keputusan Partai berlambang Garuda tersebut, ditengah hiruk pikuk yang terjadi di Natuna saat ini, seolah jarmin selaku pimpinan Partai Prabowo Subianto di Natuna tersebut, tidak memiliki taring akan pemerintahaan saat ini padahal Ketua Partainya sendiri adalah wakil pemerintahan saat ini.
Beberapa simpatisan Gerindra mulai bersuara lirih namun tajam. Mereka mempertanyakan mengapa partai sebesar Gerindra, dengan kader-kader potensial dan jaringan politik yang kuat, tidak diberi ruang dalam roda pemerintahan. Bahkan lebih parah, dalam beberapa kebijakan penting daerah, Gerindra kerap tak dilibatkan sama sekali malahan tidak ada seorangpun yang dianggap menjadi stafsus Pemerintahan saat ini
Kondisi ini bukan hanya merugikan partai, tapi juga mencederai demokrasi lokal. Pemerintahan yang sehat seharusnya membuka ruang bagi semua kekuatan politik yang sah. Apalagi jika kekuatan itu memiliki kontribusi nyata dalam proses pemenangan dan punya akar yang kuat di tengah masyarakat. Gerindra bukan partai kecil, dan wajar jika kadernya menuntut penghormatan serta peran yang setara.
Jika dibiarkan, ini bisa menjadi presespsi buruk. Ketika partai besar seperti Gerindra saja bisa dipinggirkan begitu saja, bagaimana nasib partai-partai lain yang lebih kecil? Dan bagaimana rakyat bisa percaya bahwa suara mereka sungguh-sungguh diwakili jika partai yang mereka pilih dikesampingkan dalam pengambilan keputusan?
Pemerintahan Jarmin harus menjawab hal ini. Sebab politik bukan hanya soal menang dan duduk di kursi kekuasaan, tetapi soal merawat kepercayaan dan membangun kebersamaan. Jika tidak, publik akan menilai: ini bukan pemerintahan inklusif, tapi pemerintahan eksklusif berbasis kepentingan sempit.
